Jakarta, Markaberita.id – Harapan untuk kemajuan Jakarta saat ini ada pada Heru Budi Hartono.
Pasca secara resmi dilantik sebagai penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, desakan untuk pembenahan birokrasi yang berorientasi pada tata laksana pemerintahan yang bersih dari korupsi mengemuka.Dalam langkah dukungan dalam perbaikan Jakarta sudah mulai ramai disampaikan berbagai kalangan.
Masukan itu berbentuk perbaikan kinerja bawahannya yakni para SKPD dilingkungan pemprov DKI.
Presidium Aliansi Pemuda Jakarta( APJ) Rahmat Himlar berharap Heru dapat bergerak cepat dalam memperbaiki kinerja beberapa dinas yang tidak maksimal dalam bekerja. Aktivis dan korlap Aksi hari ini 26/10/22 di gedung Dinas Pendapatan Daerah Prov DKI Jakarta tersebut menilai jika Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) meningkat maka program buat masyarakat akan meningkat juga.
“Pak Heru menurut kami sebaiknya langsung tancap gas dalam membenahi berbagai masalah yang ada pada dinas-dinas di lingkungan Pemprov DKI utamanya yang berkenaan dengan peningkatan PAD.
Ada beberapa yang sudah kami catat,” kata Rahmat dalam keterangannya hari ini Rabu 26/10/22 .
Lebih lanjut Dalam keterangan nya kepada awak media, Rahmat menjelaskan banyak terjadi persoalan yang harus diperbaiki salah satunya adalah pajak hiburan yang jika dilakukan dengan benar maka akan mendongkrak kenaikan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Provinsi DKI Jakarta pasca pendemi Covid 19 selama dua tahun yang membuat PAD terjerembab.
“Seperti pada Bapenda DKI, itu kami anggap banyak permasalahan terutama pada pajak hiburan terutama soal transparansi penerimaan pajak, Mengapa Pendapatan Daerah dari sektor Pajak tidak tercapai dari tahun ke tahun. Hal ini perlu evaluasi bila perlu Tindakan tegas” sambungnya.
Rahmat mengatakan, sebaiknya Heru dalam waktu dekat perlu memanggil kepala Bapenda DKI Jakarta untuk segera menjelaskan soal pajak yang sudah diterima. Pemanggilan kepada yang bersangkutan harus segera dilakukan. Beliau harus bertanggungjawab dan menjelaskan soal pendapatan pajak terutama tempat hiburan.
Kalau nanti terbukti tidak maksimal dalam bekerja, menurut saya sebaiknya diganti dan jika ditemukan ada penyelewengan maka harus bertanggungjawab secara hukum dengan semua yang sudah dilakukan, Semua perbaikan harus dimulai dari dalam, Ketegasan itu yang Aliansi Pemuda Jakarta tuntut dari Pj Gubernur DKI Jakarta.
“ Jika memang ada indikasi penyimpangan maka harus dilakukan proses audit mendalam. Apabila ada Temuan kejanggalan hendaknya langsung dilaporkan kepada yang berwajib, bisa Kepolisian, Kejaksaan bahkan KPK. Pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi adalah harapan bagi kami warga masyarakat Jakarta” Pungkasnya
(***)
