Sarat Dugaan Rekayasa, KPK Diminta Masuk

Jakarta, Markaberita.Id

Proses seleksi dalam mencari sekretaris daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta harus dilaksanakan secara transparan, agar publik bisa mengetahui siapa-siapa saja figur yang telah memenuhi standar-standar yang sesuai dengan ketentuan maupun oleh undang-undang serta peraturan pemerintah, kata Hasan Assagaf,S.H. selaku Ketua Umum Jaringan Hukum Progresif saat dijumpai oleh awak media terkait proses seleksi calon Sekda Prov DKI Jakarta (6/1).

Tambahnya, dalam proses seleksi calon Sekda Prov DKI Jakarta dirinya meminta KPK untuk bisa memantau agar dapat dipastikan proses berjalan secara transparan sesuai dengan kemauan publik Jakarta, maupun menghilangkan kecurigan publik terhadap orang-orang titipan.

“Ada dugaan kuat rekayasa dalam calon seleksi Sekda karena calon Sekda diusulkan oleh Pj Gubernur. Orang yang diusulkan oleh Pj Gubernur bisa saja menjadi orang-orang titipan maka dari itu KPK harus turun agar Sekda yang menjadi orang yang tahu akan tata kelola pemerintahan,” Tegas Hasan.

10 nama calon sekda yang dinyatakan lolos admnistrasi, 9 diantaranya dari kalangan internal pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sedangkan 1 orang dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI. Di tengah proses pemilihan Sekda Prov DKI Jakarta sedang diterpa isu ada orang titipan yang akan menjadi Sekda yang definitif.

Sepuluh nama orang yang telah lolos seleksi adminitrasi sebagai calon sekretaris daerah Prov DKI Jakarta yaitu,

Red.