FPPJ : Para Pejabat Definitif Pemprov DKI Jakarta Eselon II Harus Tegak Lurus Dengan PJ Gubernur

Megapolitan99 Dilihat

Ilustrasi Para ASN

Photo Ilustrasi Para ASN

 

 

 

Jakarta, Markaberita.id

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono telah menginstruksikan agar jabatan Eselon II yang masih belum ada pejabat definitif segera diisi dengan melakukan seleksi terbuka (open bidding), termasuk bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di luar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), Endriyansah meminta agar para pejabat Eselon II yang terpilih sebagai pejabat definitif nantinya bisa tegak lurus dan maksimal membantu Heru menyelesaikan berbagai persoalan krusial dan dapat memberikan layanan optimal kepada masyarakat.

“Saya berharap mereka nantinya maksimal membantu Pak Pj. Terlebih, akan ada ASN dari luar daerah yang bisa mengikuti seleksi dan terpilih,” ujarnya, Sabtu (10/6).

Baca Juga  Program ERP* *Dishub Tidak Serius Jalankan Program Pj Gubernur*

Menurutnya, Pimpinan Tinggi Pratama memiliki peran strategis untuk membantu Pj Gubernur dalam menggerakkan dan mengoordinasi jajarannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (fungsi) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), “Kalau ada pejabat definitif tentu diharapkan ada kontrol maksimal untuk mencapai target-target kerja yang sudah ditetapkan. Dari sisi perencanaan kerja saya kira juga akan bisa lebih komprehensif,” ungkapnya.

Rian menjelaskan, pengisian pejabat definitif ini memang sangat diperlukan untuk menghindari rangkap jabatan yang membuat kinerja menjadi kurang maksimal.

“Saya sangat setuju dan mendukung keinginan Pak Heru agar jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang masih kosong segera diisi,” terangnya.

Ia menambahkan, sebagai Pj Gubernur, Heru tidak didampingi oleh Wakil Gubernur. Sehingga, tentu sangat diperlukan pimpinan-pimpinan OPD yang quick respons, solutif dan cepat menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan kerja yang diperlukan.

Baca Juga  HDI 2022 PPDI Kota Depok Ada Terapi Shiatsu olek Ki Prama Sukma Untuk ABK (Anak Berkebutuhan Khusus).

“Kalau di level OPD semu sudah berjalan dengan baik, tentu ini juga bisa meringankan tugas Pak Heru yang tidak didampingi Wakil Gubernur,” tandasnya.(Red).

Komentar