Jakarta, Markaberita.id – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Faisol Ali, didampingi Kepala Divisi Administrasi, Rifqi Adrian Kriswanto, menghadiri Rapat Korodinasi Pengendalian Dukungan Manajemen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023, Minggu (16/7/2023). Kegiatan dijadwalkan berlangsung selama tiga hari yang diadakan di Ballroom Lantai 2 Hotel Grand Mercure Jakarta yang dimulai pada hari Minggu, 16 Juli 2023, hingga Selasa, 18 Juli 2023 yang dihadiri oleh Pimti Madya dan Pimti Pratama Eseleon I, Staff Ahli Menteri Bidang RB serta seluruh Kakanwil dan Kadivmin dari tiap Kanwil Kemenkumham se-Indonesia.
Rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi diawali dengan Coaching Clinic berupa Diskusi Panel Pembekalan Materi Narasumber Internal oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Iwan Kurniawan sampaikan materi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM mewujudkan SMART ASN di lingkungan Kemenkumham.
“ASN Hebat Negara Kuat, Kinerja ASN yang berkualitas akan berperan krusial dalam mewujudkan cita-cita pendiri bangsa. Kita perlu memiliki sikap adaptif karena dunia terus berubah, tidak boleh terjebak pada kondisi nyaman dan juga harus terpelajar dan multitalenta dengan cara literasi yaitu kemampuan membaca dan menulis. Harus tangkas, cepat dan agile dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terakhir pintar menggunakan data. Itu semua adalah makna dari SMART ASN,” pesan Iwan Kurniawan.
Materi selanjutnya dibawakan oleh Ambeg Paramarta selaku Kepala Badan Strategi dan Kebijakan mengenai Kebijakan berbasis bukti dalam mendukung peningkatan kualitas kebijakan Kemenkumham.
“Kebijakan berbasis bukti adalah kebijakan yang dirumuskan berdasarkan Kajian kebijakan yang mendalam dengan menempatkan bukti terbaik sebagai dasar untuk membantu pengambilan keputusan, memperoleh informasi penuh mengenai kebijakan, program dan kegiatan, sesuai dengan kebutuhan kebijakan dan pelaksanaannya,” paparnya.
Selanjutnya penyampaian materi oleh Asep Kurnia selaku Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi mengenai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di Kantor Wilayah Kemenkumham. Asep menyampaikan tujuan reformasi birokrasi ialah Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik.
Lilik Sujandi selaku Inspektur Wilayah II, mewakili Inspektur Jenderal membawakan materi terkait center of excellence, yaitu dalam mengawal kinerja Itjen harus secara konsisten mengoptimalkan fungsi: Quality assurance, consulting, strategic partner. Itjen memberikan reviu terhadap kinerja Kemenkumham dalam hal: Postur Anggaran, Laporan Keuangan, RKBMN dan P3DN, SPBE, Hukuman Disiplin, Penilaian Evaluasi RB dan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
