Cimahi, Jabar || markaberita.id
Diskominfo Kota Cimahi diduga tidak profesional dan tebang pilih dalam menjalin kemitraan kerjasama informasi dan publikasi dengan perusahaan Media.
Beberapa owner perusahaan Media dan pemimpin redaksi mengaku kecewa atas tidak profesioanalnya dan tidak transparan pihak Diskominfo Cimahi dalam memverifikasi data, dengan langsung memutuskan sepihak tanpa ada konfirmas kepihak media.
Suryo Sudharmo pimpinan 4edaksi Media.Temporatur.
com merasa kekecewaan atas kinerja yang tidak transparan oleh Diskominfo Cimahi.
Dikatakannya bahwa Diskominfo Cimahi diduga tebang pilih dalam merekrut perusahaan Media dalam menjalin kemitraan kerjasama informasi publikasi.
” Perusahaan kami lengkap dan sudah ber E katalog, dan kami mengisi pendaftaran melalui aplikasi sesuai kelengkapan yang ada, kok bisa dikatakan tidak lengkap oleh pihak Diskominfo, padahal jika tidak lengkap dan kurang satu persyaratan harusnya ada informasi pemberitahuan , ini kok tiba- tiba di umumkan perusahaan Media yang terverifikasi.
” Karena Diskominfo Cimahi sudah menggunakan sistem aplikasi dalam pendaftaran semestinya, jika tidak lengkap sistemnya akan menolak di awal, kok ini kaya manual, katanya pake aplikasi , kayak nya cuma akal -akalan saja, cetusnya.
Saat di konfirmasi redaksi Temporatur.com, Gito selaku Kepala Bidang Humas Diskominfo Cimahi mengatakan pihak media silahkan menghubungi menghubungi pimpinan kami, berkas tidak lengkap, tulismya dalam
pesan WhatsAppnya,Rabu (07/02/2024).
Disinggung terkait anggaran kerjasa,kategori media dan sistem E – Katalog yang diterapkan dalam merekrut media kerjasama serta teknis pengumuman sepihak oleh Diskominfo dan tanpa pemberitahuan ke pihak media yang tidak lolos ,Gito tidak merespon dan menjawab konfirmasi dari Temporatur.com.
Suryo Sudharmo menambahkan, pihak Diskominfo Cimahi tidak transparan dan tebang pilih bahkan aplikasi yang di terapkan Diskominfo Cimahi hanya akal – akalan,jika lebih dalam di selusuri banyak perusahaan media yang diverifikasi tidak ada PKP nya ( Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) dan tidak ber E-katalog, pungkasnya. (Red)
pungkasnya (Red)
