markaberita.id
Bekasi – Puluhan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berencana menggeruduk Kantor Skretariat PPS desa dalam waktu dekat.
Para KPPS mendesak pihak PPS agar memberikan anggaran operasional TPS yang hingga kini belum tuntas pemberiannya.
Diketahui, anggaran operasional TPS dimasing-masing TPS di Sumberjaya hanya diberikan sebesar Rp 3.908.000, padahal anggaran operasional TPS yang disiapkan untuk masing-masing TPS sebesar Rp 4.418.000.
Salah seorang Anggota KPPS TPS 065 Desa Sumberjaya, Kukuh Prakoso mendesak PPS segera memberikan kekurangan dana sebesar Rp 510.000 sesegara mungkin.
“Kami selaku Anggota KPPS mendesak pihak PPS Desa Sumberjaya untuk segera memberikan kekurangan anggaran TPS sebesar Rp 510.000 tiap-tiap TPS. Itu hak kami selaku panitia Pemilu di TPS yang sudah bekerja mensukseskan Pemilu 2024,” geram Anggota KPPS 065, Desa Sumberjaya, Kukuh Prakoso, Jumat (16/2/2024).
Kukuh pun mengancam akan mengajak seluruh KPPS se-Desa Sumberjaya untuk melakukan aksi besar di Kantor PPS Desa dalam waktu dekat.
“Kami sepkat dengan beberapa KPPS, kami siap ke kantor PPS desa secara bersamaan dalam waktu dekat jika hak operasional TPS belum juga dilunaskan,” ancam Kukuh
Kukuh pun tak nenampik dalam waktu beberapa hari kedepan akan membuat laporan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi terkait dipotongnya dana operasional TPS di Desa Sumberjaya.
“Kami juga akan membuat laporan ke kejaksaan dengan bukti-bukti yang saya punya. Bukti kita sudah banyak dan saya rasa cukup, ada foto rincian potongan Rp 510.000 untuk pajak tidak jelas dan juga saya ada video lengkap pemberian anggaran operasional sebesar Rp 3.908.000 ke KPPS saat penyerahan dana di kantor Desa Sumberjaya, bukti sudah banyak,” tutupnya.
Dikabarkan sebelumnya, para anggota KPPS kecewa dengan tindakan PPS Desa Sumberjaya yang diduga memotong dana operasional TPS sebesar Rp 510.000 untuk tiap-tiap TPS.
Pemotongan anggaran itu dirinci pada kertas diatas meja penyerahan dana operasional.
Rincian tersebut meliputi pembuatan Laporan Pertanggung-jawaban (LPJ) KPPS sebesar Rp 300.000 dan juga pajak pembuatan TPS sebesar Rp 200.000 hingga Rp 10.000 dengan keterangan penggandaan.***
