Solidaritas Pemuda Jakarta Tagih Janji Menteri Pertanian RI

Jakarta, Markaberita.id

Pada 23 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo melantik Andi Amran Sulaiman menjadi Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang terkena kasus korupsi.

Sudah 4 bulan Andi Amran Sulaiman menjabat sebagai Menteri Pertanian, tapi janjinya untuk menekan angka impor pangan khususnya beras tidak terealisasi. Pasalnya pemerintah memutuskan untuk menambah kuota impor beras. “Pak Amran Sulaiman saat dilantik sebagai Mentan, beliau berjanji akan menekan angka impor pangan khususnya beras.

Tapi nyatanya malah sekarang pemerintah sudah impor beras 4,1 juta ton. Dimana menekan angka impornya?” papar Umam selaku Ketua SPJ(Solidaritas Pemuda Jakarta).

Sepanjang tahun 2024, pemerintah menambah penugasan impor beras kepada Perum Bulog sebanyak 1,6 juta ton. Di tahun 2023, impor beras mencapai total 3,5 juta ton. Umam menagih janji dari Amran Sulaiman terkait impor pangan. “Saya disini ingin menagih janji Pak Amran. Beliau berjanji akan menekan angka impor beras. Tapi justru angka impor beras sampai saat ini yang sudah masuk ke Indonesia mencapai 4,1 juta ton. Saya sebagai rakyat berhak menagih janji dari Pak Amran. Mana janjinya? Kok ini kita impor beras malah nambah angkanya” terang Umam.

Baca Juga  Presiden Tak Mampu Tegakan Hukum, Pocong Indosurya Bangkit dan Protes di (MA)

Umam menambahkan, jika impor beras ini berkaitan dengan penurunan kuantitas produksi beras. “Impor beras ini berkaitan dengan penurunan produksi beras dalam negeri. Bahkan BPS sudah meramalkan bahwa produksi beras dalam negeri akan menurun. Harusnya Pak Amran selaku Menteri Pertanian sudah harus mengambil langkah-langkah antisipasi guna menurunkan impor beras” tambah Umam.
Ditambahkan Umam, bahwa provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan yang sebenarnya provinsi basis produksi beras mengalami penurunan produksi sepanjang tahun 2023. Pulau Jawa berkontribusi 55,95% dari totaln produksi beras. “Kita bisa lihat data dari BPS, Pulau Jawa ini penyumbang produksi beras dalam negeri sebesar 55,9%, lalu Pulau Sumatera 20,95%, dan Sulawesi 12,94%. Tapi tahun ini, di Jawa saja produksi beras turun 2,18%, di Sumatera turun 0,19%, dan Sulawesi justru malah anjlok 6,28%. Kalau ini dibiarkan, kasihan rakyat, kasihan petani, mereka yang akan jadi korban” ungkap Umam.

Baca Juga  Terpilih Secara Aklamasi, Hardiyansyah Kembali Pimpin SMSI Provinsi Jawa Barat

Pemerintah berdalih bahwa kebijakan melakukan impor beras itu dilakukan untuk mengatasi defisit beras sebagai dampak dari El Nino atau fenomena pemanasan suhu muka laut. El Nino yang terjadi sejak Juli 2023 memicu kekeringan ekstrem di sejumlah negara sehingga banyak yang mengalami gagal panen, termasuk di Indonesia.
“Harusnya pemerintah harus sigap dengan situasi yang akan terjadi termasuk El Nino ini agar ketahanan pangan dalam negeri bisa stabil. Pak Amran Sulaiman selaku perpanjangan tangan dari Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas situasi ini dimana produksi beras menurun sehingga harus impor beras.

Beliau ini Menteri Pertanian. Tugasnya memastikan kebutuhan pangan dalam negeri tercukupi. Beliau harus menjamin produksi pangan seperti beras tercukupi sehingga tidak perlu impor. Beliau ini digaji pakai uang rakyat. Dapat fasilitas negara yang mewah dan lengkap untuk menunjang pekerjaan beliau sebagai Menteri Pertanian. Sudah seharusnya beliau bekerja dengan baik. Jangan karena beliau kinerjanya jelek, rakyat jadi korban. Kalau dirasa tidak mampu menjadi Menteri Pertanian, silahkan mundur saja” tutup Umam. (Red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *