Poros Dewan Kajian Jakarta, Pj. Gubernur Heru Budi Tidak Mempunyai Konsep Yang Terukur Untuk Menyelesaikan Problematika Jakarta 

Jakarta, Markaberita.id

Pasca disahkan UU DKJ Jakarta diperhadapkan pada sebuah tantangan yang luar biasa berat, dan dalam perjalanan dua tahun kepemimpinan Pj Gubernur Heru Budi, kita melihat arah dan kebijakan PJ Gubernur Jakarta semakin tidak jelas, hal itu menggambarkan PJ gubernur DKI Jakarta Heru budi tidak konsep dan rood map yang terukur untuk mengurai berbagai masalah di jakarta, dan diselesaikan setahun demi setahab.

Demikian dikatakan Presidium Poros DKJ Hasan Assegaf Dalam webinar yang di gelar Poros Dewan Kajian Jakarta, bertajuk “Kriteria Pemimpin Ideal untuk Tangani Problematika Jakarta” pada Rabu (24/7)

Hasan mengatakan. Dibidang kesehatan dan pendidikan masih menjadi masalah serius di jakarta. ada sekitar 86 kelurahan yg belum memiliki sekolah SMP, dan 168 kelurahan yang tdk punya sekolah SMA/SMK dan sejumlah Puskesmas.

Baca Juga  Ribuan Masyarakat Desa Purun Mengikuti Upacara Bendara Dalam Peringatan HUT RI ke-79

Para narasumber dalam Diskusi webinar itu di hadiri oleh 5 partai politik peserta pemilu di jakarta diantaranya Basri Baco sekretaris golkar jakarta, Jupiter Sekretaris Partai Nasdem Jakarta, Justin Adrian dari PSI Jakarta, Abdul Aziz sekretaris PKS Jakarta, Fuadi Luthfi DPRD terpilih 2024.

Pada sisi lain, menurut Hasan, Jakarta tidak saja diperhadapkan pada ancaman krisis ekonomi sebagai dampak dari konflik perang antar negara, tapi menurutnya krisis juga terjadi di dalam tubuh partai Politik, dimana Elit partai sudah tidak mengeksersais ide dan gagasan tapi lebih berbau transaksional sehingga Iklim demokrasi menjadi tidak sehat dan berkualitas. Ini tentu sangat mengancam masa depan demokrasi di Indonesia.

Baca Juga  Polri Pamerkan Lukisan Para Penyandang Disabiltas di Bandara Soetta, Ketum PPDI Berikan Apresiasi

Hasan melontarkan kritikan tajam kepada Anggota DPRD Fraksi PSI Yustin Adrian salah satu narasumber dalam webinar tersebut,

Kalau PSI DKI Jakarta tidak punya konsep yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah tawuran secara konkrit. kalau hanya himbauan

KJP dan kartu bantu sosial bagi siswa yang terlibat tawuran itu juga bukan solusi, dan kalau sekedar seperti itu, yaa adik adik saya di HMI jauh lebih hebat dan cerdas. sekelas partai politik cuma himbauan. Malulah sama aktivis jakarta. Tegasnya.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *