Senin 16 September 2024,
Kota Bandung — KPK harus segera mengambil tindakan tegas dalam kasus-kasus korupsi, terutama dalam kejahatan perbankan dan penyalahgunaan dana untuk program petani milenial. Sebagai lembaga pemberantas korupsi, KPK tidak hanya bertugas mengumumkan kasus, tetapi juga memastikan pelaku dihadapkan pada hukum secara efektif. Penundaan dalam tindakan dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menghilangkan bukti dan menyembunyikan jejak mereka.
Kejahatan perbankan sering melibatkan sindikasi terorganisir yang cerdas. Karena itu, penting bagi KPK untuk bergerak cepat untuk menghindari kehilangan jejak dan memastikan bahwa tindakan penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh. Indikasi korupsi terkait dana program petani milenial dan CSR di Bank Jabar juga harus diusut dengan seksama. Transparansi dan akuntabilitas dalam kasus ini sangat penting untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuannya.
Selain itu, pembengkakan dana DPLK di salah satu rekening bisa jadi merupakan upaya untuk menyembunyikan jejak korupsi di Bank Jabar. Dalam hal ini, keterlibatan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sangat krusial. Dengan bantuan PPATK, sumber uang milyaran di rekening dana pensiun dapat terungkap dan motif di balik pergerakan dana tersebut dapat ditelusuri.
Selama ini belum ada laporan mengenai pemilik rekening yang mengalami kerugian atau adanya penyimpangan yang tidak disengaja, yang menunjukkan bahwa dana tersebut mungkin tidak memiliki pemilik sah atau telah dipindahkan secara sengaja oleh oknum bank. KPK harus memastikan bahwa kasus-kasus ini diusut secara menyeluruh untuk menegakkan hukum dan mencegah praktik korupsi di masa depan.**
