Jakarta, Markaberita id
Hari Selasa (24/9) malam, sejumlah group WA diramaikan dengan postingan foto-foto. Yang menggambarkan pertemuan antara calon paket pimpinan DPD RI, yang terdiri dari Sultan Baktiar Najamudin, GKR Hemas, Tamsil Linrung dan Yorrys Raweyai dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Hari Selasa kemarin itu adalah 1 pekan sebelum hari Selasa depan. Tepatnya 1 Oktober 2024. Saat pemilihan paket Pimpinan DPD RI. Dimana calon paket pimpinan Sultan Baktiar Najamudin, GKR Hemas, Tamsil Linrung dan Yorrys Raweyai akan berhadapan dan bersaing dengan paket pimpinan DPD RI lainnya. Yang terdiri dari AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Nono Sampono, Elviana dan Andi Muhammad Ihsan.
Di beberapa group WA beredar foto capture perbincangan yang ada di group WA anggota DPD RI. Ada yang memuji-muji. Dengan narasi karena calon paket pimpinan Najamudin Cs telah mendapat restu dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sehingga ada yang menimpali bahwa “pertandingan” telah selesai. Bahkan terang benderang ada yang menyatakan dengan kalimat; ‘fix ini paket Pimpinan DPD RI yang restui presiden terpilih’.
Di sisi lain, ada yang tidak peduli. Bahkan menanggapi dengan pertanyaan: apa hubungannya dengan ‘restu’. Sejak kapan pimpinan DPD RI harus mendapat restu? Dan lain sebagainya.
Tetapi anehnya, meskipun postingan-postingan tersebut telah beredar ke banyak group WA, hingga Rabu pagi, tidak satupun media massa, terutama media mainstream, yang memuat dan menuliskan berita pertemuan itu. Pertemuan yang diklaim sebagai restu atau dengan makna lain, dukungan dari Prabowo Subianto, selaku Presiden terpilih kepada Najamudin Cs, sebagai calon Paket pimpinan DPD RI yang akan berlaga 1 Oktober mendatang.
Ada apa sebenarnya? Mengapa mereka tidak menyiarkan berita kepada publik luas? Mengapa hanya di group-group WA? Padahal dengan masuk ke dalam group WA, tetap saja bisa menjadi konsumsi publik. Karena bukan kiriman pribadi orang ke orang secara individu.
Mengapa tidak sekalian diberitakan secara resmi ke media massa? Toh pertemuan itu, di salah satu group WA, sudah diberi ‘label’ sebagai restu dari Presiden terpilih kepada calon Paket pimpinan DPD RI dengan komposisi Sultan B. Najamudin, GKR Hemas, Tamsil Linrung dan Yorrys Raweyai?
Misteri inilah yang membuahkan analisis atau telaah kritis.
Jangan-jangan karena Prabowo sama sekali tidak pernah menyatakan secara terang benderang memberi restu dan dukungan kepada mereka. Karena agenda pertemuan itu memang bukan ‘berjudul’ itu. Sehingga foto-foto dan keterangan yang dikatakan secara semantik Prabowo memberi restu justru adalah fait accompli kepada Prabowo?
Mengingat latar belakang Prabowo yang well educated, yang rasional, yang mengutamakan kepentingan yang lebih besar dibanding kepentingan pribadi dan kelompok, menjadi sangat mustahil bila Prabowo, selaku Presiden terpilih kemudian memberi restu kepada calon Paket pimpinan Lembaga Negara, yang salah satunya bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang dan wakil masyarakat daerah dalam menyuarakan kepentingan daerah. Sementara Prabowo telah menyatakan akan berjuang mati-matian demi rakyat, terutama yang berada di daerah.
Prabowo adalah patriot. Bahkan Prabowo sudah menyatakan secara terbuka ingin mewakafkan dirinya untuk kepentingan rakyat, demi Indonesia yang lebih baik. Bahkan di forum Internasional, Prabowo terang benderang menyatakan pentingnya national interest diberi ruang dan diberi hak di tengah kesepakatan-kesepakatan global yang mengikat negara-negara.
Jadi, terlalu merendahkan asa dan cita-cita Prabowo bila diseret-seret ke dalam dukung mendukung calon Paket pimpinan DPD RI yang memang wilayah tugasnya berbeda. Karena DPD RI harus mengawal dan melakukan check and balances terhadap semua produk hukum dan kebijakan dengan tolak ukur kepentingan masyarakat di daerah.
Sudahlah, mari kita menjadi negarawan. Setia kepada posisi masing-masing dengan kesadaran yang utuh. Kita memang harus menyatukan tekad. Karena Indonesia akan menghadapi tantangan masa depan berat yang semakin berat. Akibat disrupsi yang dialami semua negara di dunia. Baik disrupsi akibat ketegangan geopolitik kawasan dan regional. Juga disrupsi teknologi dan disrupsi lingkungan akibat perubahan iklim. Karena itu bangsa ini harus memiliki satu tekad bersama untuk memperkokoh kedaulatannya sebagai sebuah negara.
Dan untuk memperkokoh kedaulatan sebuah negara, diperlukan satu tekad bersama. Membutuhkan kerjasama. Semangat kejuangan, dan sumbangsih positif. Serta keterlibatan semua elemen bangsa tanpa kecuali dan tanpa syarat.
Untuk itu, keadilan sosial dan keadilan ekonomi harus menjadi perjuangan hakiki dalam mewujudkan tujuan lahirnya negara ini. Seperti termaktub di dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
Dengan demikian, Pancasila sebagai norma hukum tertinggi harus menjadi sumber dari segala sumber hukum yang diproduksi oleh para anggota legislatif. Baik di DPR RI maupun di DPD RI.
Itulah tugas kita sebagai anggota DPD RI. Bukan memposting foto-foto.
Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Indonesia insya Allah akan lebih baik. Merdeka!, Tutupnya.(Red)
