Markaberita.id | Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 semakin mendekati hari-H, dan suasana politik Indonesia kian dinamis. Salah satu perkembangan terbaru datang dari DKI Jakarta, di mana Front Pembela Islam (FPI) wilayah Jakarta—yang kini bertransformasi menjadi Front Persaudaraan Islam—memberikan dukungannya kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono (Rido) dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat hubungan politik FPI dengan Habib Rizieq Shihab (HRS) dan pemerintah selama ini seringkali diwarnai ketegangan. Banyak yang bertanya-tanya, apakah FPI, HRS, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bersatu mendukung pasangan ini.
Dukungan FPI tersebut disampaikan melalui Surat Keputusan Nomor 017/SK-PILGUB/DPD-FPI-DKI/JumadilAwal/2024, yang ditandatangani oleh Ketua DPD FPI DKI Jakarta, Habib Zein bin Umar Alatas, dan Sekretaris DPD FPI DKI Jakarta, Habib Rizieq Alhaddad, pada 15 November 2024.
Keputusan ini sempat menimbulkan kontroversi, dengan beberapa pihak menyebutkan bahwa keputusan tersebut dibuat tanpa campur tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPI yang dipimpin HRS, mengingat sebelumnya HRS sempat mengusung Gerakan Coblos Semua (Gercos) untuk Pilkada Jakarta 2024. HRS juga masih menyuarakan sejumlah tuntutan kepada Presiden Jokowi.
Namun, beberapa spekulasi bermunculan: apakah keputusan DPD FPI DKI Jakarta ini mendapat restu langsung dari HRS? Ataukah ini semata-mata merupakan langkah pragmatisme politik mengingat perbedaan koalisi partai di tingkat nasional dan daerah sudah biasa terjadi.
Tentunya hal ini menjadi sorotan banyak pihak, mengingat ejarah FPI dalam politik nasional tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama sejak aksi 212 yang menentang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Sejak itu, FPI, HRS, Persaudaraan Alumni (PA 212), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) menjadi kekuatan politik yang sulit dipisahkan dari panggung politik Indonesia.
Mungkinkah FPI, HRS, dan Jokowi Berada di Panggung yang Sama?
Dalam wawancara bersama Refli Harun, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) dan Ketua Majelis Syuro Persaudaraan Alumni 212, Muhammad Yusuf Martak mengisyaratkan bahwa HRS dan FPI tetap pada garis perjuangannya. Dukungan FPI DKI Jakarta terhadap pasangan Ridwan Kamil dan Suswono lebih dilatarbelakangi oleh pertimbangan politik dan sejarah, serta latar belakang Suswono yang merupakan kader partai Islam, PKS. Sementara itu, PDI Perjuangan yang juga mendukung Pramono Anung-Rano Larno dianggap tidak sejalan dengan ideologi FPI.
Markaberita pun menerima surat resmi dari HRS, yang ditulis di Kota Madinah, untuk umat Islam Indonesia melalui Penasihat DPP FPI, KH Buya Ahmad Qurthubi yang tersebar melalui saluran what’s up. Dalam surat tersebut, HRS menegaskan beberapa poin penting.
Pertama, HRS menegaskan bahwa FPI tidak mendukung Presiden Jokowi atau berkompromi dengan partai politik yang mendukungnya, termasuk Megawati dan PDI Perjuangan. FPI tetap berkomitmen untuk membela rakyat dan menuntut keadilan terkait kasus pelanggaran HAM dan korupsi yang melibatkan pemerintahan Jokowi.
Kedua, mengenai Pilkada DKI Jakarta 2024, HRS menyatakan bahwa FPI mengikuti keputusan Ijtihad Politik yang disepakati oleh Tripilar (FPI, GNPF Ulama, dan PA 212), yang mengarahkan umat Islam untuk memilih pasangan calon (paslon) terbaik sesuai dengan syariat Islam. Jika tidak ada paslon yang ideal, umat Islam boleh memilih yang mudharatnya lebih ringan atau bahkan golput.
Terkait dukungan FPI DKI Jakarta terhadap pasangan Ridwan Kamil-Suswono, HRS menegaskan bahwa hal ini bukan karena mendukung Jokowi, tetapi karena pertimbangan politik dan syariat. Meskipun paslon ini diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang juga melibatkan partai-partai Islam, Rido dianggap sebagai pilihan terbaik. Selain itu, Ridwan Kamil dan Suswono telah menandatangani pakta integritas dengan FPI untuk mendukung kepentingan umat Islam.
“Saya menilai langkah DPD FPI Jakarta ini bukan hanya sebagai dukungan, tetapi juga sebagai benteng agar paslon tidak dikondisikan oleh Jokowi dan oligarki,” ujar HRS dalam suratnya.
HRS juga mengklarifikasi bahwa sikap DPD FPI Jakarta bukan didasari oleh faktor pribadi perorangan, tetapi oleh kalkulasi politik yang mempertimbangkan ideologi, rekam jejak partai pengusung, dan pilihan calon yang lebih ringan mudharatnya.
Terkait isu penistaan Nabi Muhammad SAW yang sempat melibatkan Suswono, HRS menyatakan bahwa Suswono telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf. HRS menegaskan bahwa kasus ini tidak dapat disamakan dengan tindakan Ahok yang secara sengaja menistakan Al-Qur’an.
Meski terdapat perbedaan pilihan politik dalam Pilkada, HRS mengajak umat Islam untuk tetap bersatu. Ia menyerukan agar perjuangan dilakukan dengan tulus dan ikhlas demi mencari ridho Allah SWT.
“Mereka yang mengkritik FPI, atau yang merasa dirugikan dengan sikap DPD FPI Jakarta, tidak perlu dipedulikan. Sebab, sikap kami berdasarkan ijtihad politik yang sudah tepat,” tegas HRS.
Kesimpulannya, rekonsiliasi antara FPI dan Jokowi hanya menjadi imaginasi saja, padahal meski terdengar mustahil, ada beberapa faktor yang memungkinkan skenario itu terjadi, salah satunya adalah rekonsiliasi politik dan sosok Ridwan Kamil yang akan dikenal sebagai tokoh yang mampu merangkul berbagai pihak. Jika Ridwan Kamil bisa meyakinkan Jokowi dan FPI untuk berada dalam satu barisan, hal ini bisa menjadi kejutan besar dalam peta politik Pilkada 2024, dan mungkin juga menjadi penanda awal perubahan besar dalam lanskap politik nasional. (Red)
