Markaberita.id | Jakarta – Puluhan massa yang tergabung dalam Petisi Masyarakat Jakarta Anti Korupsi (PMJAK) menggelar aksi unjuk rasa di gedung merah putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (8/11/2024). Berdasarkan pantauan markaberita ada dua tuntutan yang mereka sampaikan di depan gedung KPK.
Pertama meminta lembaga anti rasuah itu segera memberikan kepastian hukum terkait skandal proyek E-KTP yang diduga melibatkan Pramono Anung. Dan tuntutan yang kedua adalah skandal proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) rujukan rumah sakit Provinsi Banten yang diduga kuat melibatkan Rano Karno saat masih menjadi pejabat sebagai gubernur Provinsi Banten.
“Adapun aksi ini didasari adanya petisi dari masarakat Jakarta yang menginginkan dua kasus tersebut segera terang benderang dan tidak menjadi bola liar dan alat sandera mennyandra ke depan,” ujar Hasan Assegaf kepada wartawan.
Hasan menyebut jika Pramono Anung diduga terlibat dalam skandal proyek E-KTP, sedangkan Rano Karno dinilai terlalu banyak disebut dalam kasus-kasus korupsi yang sangat dibutuhkan keseriusan KPK dalam mengungkap hal ini sebagai kepastian hukum yang dibutuhkan masyarakat.
“Menuntut dan mendesak KPK untuk tegas dan jelas, kalau mereka terlibat katakan kalau tidak terlibat katakan tidak terlibat, jangan sampai menimbulkan spekulasi, mungkin itu poinnya,” ucapnya.
Sementara itu, diketahui baik Pramono Anung maupun Rano Karno saat ini menjadi Peserta pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2024 nomor urut 3 yang diusung oleh PDI Perjuangan. Hasan pun mengakui jika petisi tersebut muncul lantaran adanya momen Pilkada DKI Jakarta.
“Justru itu petisi ini muncul,karena publik ingin kepastian hukum dan pemimpin yang bersih dan berkomitment terhadap pemberantasan korupsi,” pungkasnya.(Red)
