Markaherita.id | Jakarta 9 January 2025- PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terbesar di Jakarta, memiliki anak perusahaan yang cukup mumpuni serta mengelola Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang besar. Namun, Aliansi Pemuda Jakarta (APJ) menilai bahwa jajaran direksi di Jakpro perlu segera dievaluasi dan disegarkan.
Rahmat, Presidium Aliansi Pemuda Jakarta, menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta terpilih segera merombak jajaran direksi Jakpro. Menurutnya, langkah ini penting untuk memberikan penyegaran sekaligus menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah yang selama ini belum tertangani dengan baik.
“Kami mencatat bahwa pengelolaan aset oleh Jakpro masih kurang transparan dan tidak disertai dengan pertanggungjawaban yang memadai,” ujar Rahmat dalam keterangannya, Kamis (9/01/2025)
Ia juga menyoroti kinerja Direktur Teknik dan Pengembangan Jakpro yang dinilai kurang optimal. “Banyak pekerjaan rumah di bidang teknik dan pengembangan yang belum terselesaikan dengan baik, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh,” tambahnya.
APJ berharap, setelah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, ada perubahan signifikan dalam jajaran direksi Jakpro. Hal ini dianggap penting untuk memperbaiki kinerja BUMD tersebut, terutama mengingat kerugian usaha yang dialami Jakpro pada tahun buku 2023.
Berdasarkan laporan keuangan terbaru yang dirilis di situs web Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta, Jakpro mencatat kerugian hingga Rp701 miliar pada masa Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Kerugian ini menjadi yang pertama dalam sejarah perusahaan dan terjadi di tengah kekosongan kepemimpinan definitif di Provinsi DKI Jakarta, yang kini resmi menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Aliansi Pemuda Jakarta berharap perombakan ini dapat membawa Jakpro ke arah yang lebih baik dan transparan dalam pengelolaan aset serta kinerja perusahaan.(Red)
