Kabupaten Bekasi ll Markaberita.id– Konflik yang berkaitan dengan kebijakan pemberhentian sementara pengelolaan lahan oleh pihak UPTD Balai Benih Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, terus berkembang. Senin (27/1/2025).
Keputusan tersebut dirasa sangat merugikan bagi para petani penggarap yang selama ini bergantung pada lahan tersebut untuk mata pencaharian mereka.
Sebagai bentuk solidaritas dan komitmen terhadap keadilan, Arnacim, yang biasa disapa Gocir, Ketua Ranting Ormas GRIB Jaya Kecamatan Pebayuran, menyatakan akan ikut serta dalam aksi damai yang direncanakan oleh para petani untuk menuntut kejelasan terkait kebijakan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa sebagai bagian dari kontrol sosial, Ormas GRIB Jaya akan terus mengawal proses ini agar tetap berjalan dengan transparan dan adil.
“Kami tidak hanya mendukung aksi ini, tetapi kami juga akan terus mengawal prosesnya. Sebagai kontrol sosial, kami berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak petani diperjuangkan dan pemerintah bertindak adil sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Gocir.
Aksi damai yang direncanakan ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi petani yang merasa diperlakukan tidak adil, mengingat pemberhentian pengelolaan lahan dilakukan tanpa adanya musyawarah sebelumnya dengan mereka. Para petani berharap pihak terkait memberikan penjelasan serta solusi yang adil dan transparan.
Untuk memastikan bahwa aksi ini berjalan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan, petani akan melayangkan surat pemberitahuan kepada Kapolsek Pebayuran AKP Hotma Sitompul, S.H., M.H., Danramil 11 Pebayuran Kapten Inf Sayute Pradodo, dan Camat Pebayuran Hasyim Adnan Adha, S.STP., M.Si..
Gocir menambahkan, “Kami berharap agar Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi dapat turun langsung ke lapangan, mendengarkan keluhan petani, dan memberikan solusi yang dapat menguntungkan semua pihak,”Pungkasnya.
Masyarakat di Kecamatan Pebayuran dan berbagai pihak berharap agar pemerintah Kabupaten Bekasi segera mengambil langkah-langkah yang konstruktif dan berbasis musyawarah untuk menyelesaikan masalah ini. Keberlanjutan sektor pertanian dan kesejahteraan petani harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan yang diambil.
(Carim)
