Kabupaten Bekasi ll Markaberita.id.-Polemik di UPTD Balai Benih Karangharja Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, terus berkembang, setelah munculnya keluhan dari penggarap yang mengungkapkan adanya rencana retribusi sebesar Rp 2.000 hingga Rp 3.000 per kilogram gabah dari hasil panen mereka. Penggarap menganggap kebijakan ini sangat memberatkan, mengingat mereka sudah terbebani dengan harga pupuk yang mahal. Selasa ( 7/01/2025).
Keluhan tersebut tidak hanya mengenai retribusi yang direncanakan, tetapi juga tentang harga pupuk non-subsidi yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga pupuk bersubsidi. Pupuk Urea Petro N 46% dijual dengan harga Rp 8.500 per kilogram, sedangkan Pupuk PHONSKAH dijual seharga Rp 7.000 per kilogram. Harga ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pupuk bersubsidi yang umumnya dijual dengan harga antara Rp 2.250 hingga Rp 2.500 per kilogram di kios resmi.
“Kenapa pupuk bersubsidi tidak disediakan di Balai Benih? Pupuk non-subsidi sangat mahal dan ini semakin menambah beban kami. Kami ingin tahu alasan kenapa pupuk bersubsidi tidak tersedia,” ujar penggarap lainnya dengan nada kesal.
Kekecewaan mendalam dirasakan oleh rekan rekan media dan para penggarap lahan Balai Benih Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih. Mereka menilai berbagai janji yang disampaikan oleh pihak Balai Benih terkait penyelesaian permasalahan harga pupuk dan hasil panen hanyalah isapan jempol belaka.
Batalnya Pertemuan Berulang Kali Awalnya, pihak UPTD Balai Benih menjanjikan akan menggelar pertemuan dengan awak media dan perwakilan penggarap pada hari Senin. Namun,pertemuan tersebut dibatalkan dengan alasan rapat internal yang mendadak. Ketika jadwal diundur ke Selasa, janji itu kembali diingkari. Bahkan pertemuan yang dijanjikan tidak kunjung terlaksana.
“Janji bertemu terus diundur dengan alasan yang tidak jelas. Kalau mereka benar-benar berniat menyelesaikan masalah, mengapa terus menghindar?” ujar salah satu penggarap dengan nada kecewa.
Sikap UPTD Balai Benih yang terus menunda pertemuan memunculkan dugaan bahwa mereka sengaja menghindar dari tanggung jawab. Para penggarap merasa bahwa janji-janji yang diberikan hanya untuk meredam situasi tanpa ada itikad serius untuk menyelesaikan permasalahan.terkesannya menghindar dari tanggung jawab.
“Kami sudah cukup bersabar. Setiap kali mereka berjanji, kami berharap ada solusi, tetapi yang kami dapatkan hanya alasan demi alasan. Ini bukan lagi soal komunikasi yang buruk, tapi sepertinya memang ada upaya menghindar,” tambah salah seorang penggarap lainnya.
Di tengah masalah yang terus membelit dan ketidakjelasan sikap UPTD, para penggarap harus menghadapi kenyataan pahit berupa harga pupuk non-subsidi yang sangat tinggi, rendahnya harga jual gabah, serta beban biaya meski mereka mengalami gagal panen.
“Kami tidak butuh janji kosong. Kami butuh tindakan nyata. Jangan hanya memberikan alasan tanpa solusi, karena kami yang paling dirugikan di sini,” tegas seorang petani.
Para penggarap mendesak agar pemerintah daerah segera turun tangan dan melakukan evaluasi terhadap kinerja UPTD Balai Benih Karangharja. Mereka berharap ada transparansi dalam kebijakan dan solusi nyata yang berpihak kepada petani kecil.
“Ini soal keberlangsungan hidup kami. Kami hanya ingin keadilan dan kebijakan yang tidak memberatkan,” ujar seorang penggarap penuh harap.
Hingga saat ini, pihak UPTD Balai Benih Karangharja maupun Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi belum memberikan tanggapan resmi atas permasalahan ini. Petani berharap janji-janji yang disampaikan tidak lagi menjadi isapan jempol, tetapi diwujudkan dalam tindakan konkret.
(Carim)
