Markaberita.id | Jakarta – Ribuan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin pagi (3/2).
Mereka menuntut pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan menolak status paruh waktu yang dinilai tidak adil.
Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia di terima perwakilan oleh BAM DPR RI, terkait tuntutan mereka. dipersilakan
Perwakilan mereka di terima oleh Ketua BAM DPR RI, Netty Prasetiyani dan menghasilkan beberapa kesepakatan positif. Dalam pertemuan tersebut, aspirasi dari Honorer R2 dan R3 disampaikan dengan lancar dan jelas.
Salah satu tuntutan utama yang disampaikan adalah penolakan terhadap Keputusan MenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur pengangkatan PPPK Paruh Waktu. Para Honorer R2 dan R3 meminta agar mereka diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.
Langkah-langkah Progresif BAM DPR RI untuk Menyikapi dan menanggapi tuntutan tersebut, BAM DPR RI berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah berikut:
Pertama: Mencatat dan Mengkaji Aspirasi, BAM DPR RI akan mengkaji seluruh aspirasi dan tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Honorer R2 dan R3.
Kedua : Melaporkan Hasil Kajian, Hasil kajian tersebut akan dilaporkan kepada Komisi DPR RI terkait serta pimpinan DPR RI.
Ketiga: Menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan RDPU
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) akan dijadwalkan segera untuk melibatkan Pemerintah, DPR RI, dan Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia.
Keempat: Dukungan Penuh dari BAM DPR RI berjanji akan terus mendukung para Honorer dalam memperjuangkan aspirasi mereka.
Komitmen Ketua BAM DPR RI, Netty Prasetiyani
Pada kesempatan tersebut, Ketua BAM DPR RI, Netty menegaskan komitmennya terhadap perjuangan Honorer.
Ia menyatakan, “Kami akan berusaha untuk mengurai regulasi yang ada, untuk mengevaluasi apa yang perlu direvisi, dan ini membutuhkan waktu.”
Netty juga meminta agar para massa aksi bersabar, karena proses ini memerlukan waktu untuk mendapatkan solusi yang tepat.
Keputusan terkait pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu masih memerlukan mekanisme panjang yang melibatkan Pemerintah, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).
Saat ini, keputusan final mengenai tuntutan tersebut masih menunggu hasil dari RDP dan RDPU antara Komisi II DPR RI, Pemerintah, dan Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia.(Red)
