Markaberita.id | Jakarta, 5 Juni 2025 — Desakan agar Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Provinsi DKI Jakarta, Andhika Permata, segera dicopot dari jabatannya kian menguat. Kali ini, sorotan tajam datang dari Lukman Hakim, aktivis Gerakan Pemuda Islam Indonesia Jakarta, yang menilai Andhika sudah tak layak memegang jabatan publik. Menurut Lukman, berbagai dugaan pelanggaran telah mencederai etika, agama, dan kepatutan sebagai aparatur negara.
“Publik tak butuh pejabat yang sibuk membela diri dari isu-isu memalukan. Kita butuh pejabat yang bersih, fokus membangun Jakarta, dan bisa jadi teladan,” tegas Lukman di Jakarta, Kamis (5/6).
Lukman memaparkan tiga isu besar yang seharusnya menjadi dasar kuat bagi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk segera memberhentikan Andhika Permata.
Dugaan Perilaku Menyimpang Seksual Sesama Jenis
Isu pertama yang mencuat adalah dugaan perilaku menyimpang seksual sesama jenis yang diduga melibatkan Andhika. Meskipun belum ada pernyataan resmi, berbagai tangkapan layar dan narasi yang beredar di media sosial telah menimbulkan keresahan luas di masyarakat.
“Ini bukan soal orientasi pribadi, ini soal kepantasan. Seorang pejabat publik, apalagi di lingkungan strategis seperti DKI Jakarta, harus bersih dari perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila dan norma agama,” ujar Lukman.
Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Abang None Jakarta
Isu kedua adalah dugaan penyalahgunaan anggaran dalam program Abang None Jakarta. Menurut Lukman, kegiatan tahunan ini telah berubah menjadi ajang formalitas mewah yang minim transparansi dan akuntabilitas.
“Berapa banyak uang rakyat dihabiskan untuk acara yang dampaknya ke pariwisata Jakarta hampir nol? Jangan-jangan ini cuma panggung untuk kepentingan elite, bukan rakyat,” kritiknya tajam.
Keberangkatan Istri Pejabat ke Paris dengan Dana Publik
Isu ketiga yang memperparah situasi adalah keberangkatan istri Andhika Permata ke Paris dalam salah satu perjalanan dinas luar negeri. Masyarakat mempertanyakan legalitas dan urgensi keikutsertaan tersebut, apalagi jika dibiayai oleh APBD.
“Kalau benar istri ikut dananya dari anggaran publik, ini jelas penyalahgunaan fasilitas negara. Uang rakyat bukan untuk liburan keluarga pejabat ke Eropa,” ujar Lukman dengan nada geram.
Lukman mendesak Gubernur Pramono Anung untuk segera bertindak. Ia menegaskan bahwa membiarkan pejabat dengan segudang isu moral dan etik tetap menduduki posisi penting hanya akan menghancurkan kepercayaan publik terhadap birokrasi.
“Kalau Gubernur membiarkan ini semua berjalan, maka publik akan menganggap bahwa integritas birokrasi hanyalah jargon. Kita butuh tindakan, bukan pembelaan,” pungkasnya.
Lukman mengajak elemen masyarakat sipil, organisasi masyarakat (ormas), dan tokoh agama untuk tidak diam dan bersuara, demi menjaga marwah institusi dan martabat rakyat Jakarta dari birokrat yang mengkhianati amanah publik.(Red).