Markaberita.id | Jakarta, 2 Juni 2025 – Pendidikan adalah fondasi kemajuan, dan integritas ijazah sebagai bukti kelulusan sangatlah krusial. Namun, di Indonesia, muncul sebuah fenomena yang menarik perhatian sekaligus menimbulkan pertanyaan: mengapa verifikasi keaslian ijazah seringkali melibatkan jasa survei?
Secara sekilas, penggunaan jasa survei untuk memverifikasi ijazah tampak seperti sebuah solusi yang logis. Dalam konteks institusi yang memerlukan validasi yang kuat, mengirimkan tim atau individu ke lembaga pendidikan asal ijazah untuk melakukan verifikasi langsung bisa jadi cara paling meyakinkan. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa dokumen tersebut bukan palsu, bahwa pemegangnya benar-benar terdaftar dan lulus dari institusi yang disebutkan, dan bahwa data yang tertera pada ijazah sesuai dengan catatan resmi. Namun, di balik rasionalitas ini, ada beberapa poin yang perlu kita pertanyakan.
Pertama, apakah ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan terhadap sistem verifikasi yang ada, seperti basis data atau mekanisme digital yang seharusnya mampu memverifikasi keaslian ijazah secara elektronik? Di era digital ini, banyak negara telah mengembangkan sistem verifikasi online yang efisien dan meminimalkan kebutuhan akan kunjungan fisik. Jika Indonesia masih sangat bergantung pada survei lapangan, ini bisa mengindikasikan bahwa sistem informasi akademik kita belum sepenuhnya terintegrasi atau belum dipercaya secara luas.
Kedua, penggunaan jasa survei tentu saja memakan waktu dan biaya. Proses ini melibatkan logistik, perjalanan, dan sumber daya manusia, yang pada akhirnya dapat membebani pihak yang membutuhkan verifikasi atau bahkan institusi yang mengeluarkan ijazah. Jika praktik ini menjadi lazim, hal ini bisa menciptakan hambatan birokrasi yang tidak perlu dan memperlambat proses administrasi yang penting.
Ketiga, dan mungkin yang paling mendasar, praktik ini menyoroti isu integritas dalam ekosistem pendidikan kita. Mengapa ada kebutuhan yang begitu besar untuk verifikasi fisik? Apakah ini karena maraknya kasus pemalsuan ijazah, ataukah ada celah dalam sistem pencatatan dan pengarsipan ijazah di lembaga pendidikan itu sendiri? Jika alasannya adalah maraknya pemalsuan, maka akar masalahnya perlu ditangani lebih serius, bukan hanya dengan cara reaktif melalui jasa survei.
Pemerintah, melalui kementerian terkait, perlu mengevaluasi kembali mengapa praktik verifikasi ijazah melalui jasa survei begitu lazim. Perlu ada dorongan yang lebih kuat untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem verifikasi digital yang kuat, terpusat, dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Ini bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan pada sistem pendidikan kita dan menjamin bahwa setiap ijazah yang dikeluarkan memiliki integritas yang tak terbantahkan.
Tentu saja, dalam beberapa kasus khusus yang memerlukan penelusuran lebih mendalam, survei lapangan mungkin masih diperlukan. Namun, menjadikannya sebagai praktik umum untuk verifikasi keaslian ijazah adalah langkah mundur di era digital ini dan mencerminkan adanya pekerjaan rumah besar dalam tata kelola pendidikan di Indonesia. Kita harusnya menuju ke sistem yang lebih transparan dan tepercaya, di mana validitas ijazah dapat dipastikan dengan lebih mudah dan efisien.(Red).
