Mengungkap Polemik Dugaan Pungli di Disdik Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bekasi – Markaberita.id
Ketua FPHI Muhammad Unin Saputra S.Pdi menyebut bahwa adanya dugaan sindikat pungli di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi sudah mendarah daging dan perlu diusut tuntas, sebelumnya FPHI (Forum Pembela Honor Indonesia) melaporkan adanya pungutan liar ke KPK, Kejar, dan Polres Metro Bekasi yang tidak seharusnya terjadi, ujar Unin dalam keterangan resminya kepada media, pada Minggu 8 Juni 2025.
Unin mengatakan bahwa mereka yang melapor ke KPK, Kejari dan Polres Metro Bekasi bukanlah anggota PGRI dan tidak pernah menjadi anggota dan mengisi formulir PGRI, sehingga tidak seharusnya dipotong iuran PGRI, cetus Unin Saputra.
“PGRI Kabupaten Bekasi telah memberikan klarifikasi bahwa pemotongan iuran sebesar Rp25.000 adalah sah berdasarkan AD/ART organisasi. Namun, perlu diinvestigasi lebih lanjut mengenai dugaan pungli ini dan bagaimana hasil pungutan tersebut digunakan,” ucap Unin Saputra
“Aparat penegak hukum diharapkan segera mengambil tindakan untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan transparansi penggunaan dana pungutan. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi perlu memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban terkait dugaan pungli ini.
“Disdik Kabupaten Bekasi diduga kuat sudah melakukan pungli,hasil pungli nya diberikan kepada siapa saja bukan urusan kami, kami, hanya meminta dinas pendidikan harus mempertanggungjawabkan dari tindakan tersebut,” tandasnya.
Berikut pernyataan perwakilan beberapa guru yang dipotong gaji oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk iuran PGRI.
Agus Supriyanto Spdi salah satu guru di SDN Sriamur 01 yang sudah lama mengabdi 14 tahun, mengatakan bahwa atas perjuangan FPHI pada tahun 2018 mendapat SK Penugasan (SK) ,pada bulan November 2024, saya mengikuti tes P3K yang mana selama itu kami menunggu hilang formasi guru Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Bekasi dari tahun 2021 sampai 2023.
Alhamdulillah saya berhasil menjadi P3K berkat FPHI dan FKGHI.
Saya mendapat gaji pertama pada P3K pada bulan April 2025, dengan TNT Tugas 1 Maret, gaji kami dipotong sepihak pada 2 Juni 2025 oleh dinas pendidikan Kabupaten Bekasi.
” Kami dan ketua FPHI mengkonfirmasi ke dinas pendidikan melalui pak Bonin selaku kepala Bagian Umum Kepegawaian (Umpeg) bahwa potongan 25.000 adalah untuk iuran PGRI.
“Saya bersumpah bahwa saya bukan anggota PGRI dan saya tidak pernah mengisi formulir yang dibubuhivtanda tangan yang diedarkan oleh pengunjung PGRI Kabupaten Bekasi melalui ketua ranting-ranting di 23 Kecamatan, saya tegas menyatakan sikap tidak melakukan tanda tangan bermaterai menjadi dan ikut organisasi PGRI,”tegas Agus Supriyanto.
Oneng Sa,’adah salah satu guru unit kerja di SDN Sriamur 04.
Oneng mengungkapkan bahwa dirinya lama menjadi guru honor selama 12 tahun,atas perjuangan FPHI tahun 2018, saya mendapatkan SK Penugasan dari Kadissik Kabupaten Bekasi dan resmi menjadi pegawai pemerintah.
” Pada tahun 2022, akan mengikuti test P3K, tiba – tiba formasi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) akan tetapi formasi guru PAI sebanyak 645 hilang begitu saja, dan saya tidak bisa mengikuti test P3K, pada tahun 2023,saya dan temen-temen guru PAI bergabung dengan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam (FKGHPAI) dibawah naungan FPHI mencari keadaan demi hak kami,agar kami bisa mengikuti test P3K,akhirnya berkat dukungan FPHI dan FKGHPAI saya bisa mengikuti test P3K,dan mendapatkan SK P3K pada tanggal 1 Maret 2025 dam mendapat gaji pertama pada bulan April 2025.
” Pada gaji ke 2 pada bulan Juni, ada potongan 25.000,atas nama potongan dinas, tertulis “Potongan Dinas,tanpa konfirmasi terlebih dahulu, dan di NCR saya tidak ada sama sekali potongan yang mengatasnamakan dinas, padahal selama ini saya tidak pernah mengisi formulir apapun.
“Pendapat pak Bonin Bagian Umpeg dinas pendidikan Kabupaten Bekasi katanya potongan PGRI,saya bersumpah saya bukan dari bagian PGRI dan saya tidak pernah mengisi formulir anggota PGRI, jelasnya.
Selain itu Yanto salah satu guru dari SDN Mekarsari, selama mengabdi 16 tahun sebagai guru Honor, atas perjuangan FPHI tahun 2018, saya mendapat SK dari Kadissik,dab pada bulan November tahun 2024, saya mengikuti tes P3K, Alhamdulillah lulus dan mendapat gaji P3Kvdenga TNT 1 Maret.
Namun gaji P3K pada bulan Juni 2025, gaji daya terpotong 25.000 tanpa sepengetahun saya.
Menurut penjelasan pak Bonin Bagian Umpeg dinas pendidikan Kabupaten Bekasi potongan tersebut untuk PGRI, saya tidak pernah mengisi formulir PGRI, saya bersumpah tidak pernah menjadi anggota PGRI dan ini merupakan pemotongan sepihak oleh dinas, dan merupakan pungli, pungkas,” Yanto.
Sebelumnya Bagian tim keuangan Aris Riswanda dan Bonin selaku Bagian Umpeg Disdik Kabupaten Bekasi saat dikonfirmasi media pada hari Kamis 5 Juni 2025 dikantor Disdik membenarkan adanya potongan 25 000 untuk Iuran PGRI berdasarkan surat pengajuan secara kolektif dari PGRI ke dinas pendidikan Kabupaten Bekasi.
(Red)
