Jakarta,Markaberita.id
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polda Metro Jaya terus mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI Jakarta.
“Menurut Hasan Assegaf, Di akhir masa jabatan Heru budi hartono sebagai Penjabat Gubernur DKI jakarta pada tanggal 17 Oktober 2024, Heru harus datang ke KPK dan Polda Metro Jaya dengan membawa dokumen hasil temuan BPK tahun 2023 dan dokumen lainnya jika ada hasil temuan yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan BUMD Pemprov DKI jakarta.”
Pasalnya KPK saat ini sedang mendalami dugaan korupsi terkait dana penyertaan modal daerah Pemprov DKI Jakarta ke PT Perumda Pembangunan Sarana yang merupakan perusahan BUMD DKI Jakarta, sebagai pengembangan kasus korupsi pengadaan lahan di Rorotan jakarta yang melibatkan mantan direktur utama PT Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles yang merugikan negara Rp 152,5 miliiar. sejumlah pejabat struktural perusahan tersebut telah di periksa KPK termasuk sekretaris BP BUMD DKI Jakarta.
Polda Metro Jaya juga sedang mengusut dugaan korupsi kasus mark up anggaran pembayaran pajak tanah di PT Jakpro. Objek Jalan Senopati 72, RT 009/RW 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pajak yang seharusnya dibayarkan hanya sebesar Rp 4 miliar, namun dibayar hingga Rp18 miliar dengan kas PT JAKPRO. bagaimana perkembangan kasusnya?” tanya Hasan.
“PT Jakarta Propertindo (Jakpro) merupakan perusahan BUMD DKI Jakarta yang paling banyak punya anak perusahan dan mendapat dana penyertaan modal daerah dari pemprov DKI jakarta triliun rupiah, tapi perusahan ini tidak menyetor dividen kepada pemprov DKI, bisnisnya setiap tahun berturut-turut rugi dengan nilai sangat tinggi hampir 1 triliun, mekanisme pengawasan internalnya sangat lemah dan kurang transparan, akibatnya dugaan praktik korupsi dan penyimpangan terus terjadi di dalam perusahan dan merugikan keuangan daerah ratusan miliar rupiah. kata Koordinator Poros Dewan Kajian Jakarta, Hasan Assegaf, dalam keterangan yang diterima redaksi, selasa 24/24.”
“Hasan mengatakan, Kehadiran Heru Budi Hartono di KPK dan Polda Metro untuk mendorong penegak hukum mengusut tuntas kasus – kasus yang sedang ditangani KPK dan Polda serta minta untuk dilakukan audit secara menyeluruh segala proyek yang dikerjakan PT Jakpro baik yang bersumber dari anggaran APBD maupun APBN, hal ini mesti dilakukan heru di akhir masa jabatannya untuk menunjukan sikap komitmen dia dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan BUMD pemprov DKI Jakarta, ajak juga Kepala BP BUMD DKI, Nasruddin Djoko Surjono. Pungkas Hasan.” (Red)
