Logo : Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ)
Markaberita- Jakarta, berjalan nya kepemimpinan Pj Gubernur DKi Jakarta, H. Heru Budi Hartono memimpin Pemerintahan DKI Jakarta. Banyak program yang sudah dilakukan tetapi tidak sedikit juga program yang belum dieksekusi atau dilaksanakan oleh satuan perangkat kerja daerah (SKPD) sampai tingkat kelurahan di Pemprov DKI Jakarta.
Namun jika di cermati lebih dalam kinerja SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah) dari tingkatan Walikota, Dinas , Suku Dinas , Camat sampai lurah hampir semuanya mengalami Stagnasi (Jalan Ditempat) tidak ada yang berani eksekusi maupun ber- inovasi Program.
Ketua Umum Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) Endriansah mengatakan, FPPJ sangat sedih melihat Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang harus bekerja sendirian dilingkungan Pemprov DKI.
Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya program yang di ada SKPD semuanya hanya gimmick tidak ada yang berani eksekusi, contoh: program ERP di Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang sampai hari tidak dijalankan oleh Dishub.
Pekerjaan sodetan kali Ciliwung yang baru dikerjakan, bahkan Pj Gubernur harus turun sendiri untuk melakukan eksekusi bukan Dinas Tata Air, penerimaan pajak yang belum maksimal dan masih banyak terdapat kebocoran, kebocoran data bansos di era Covid-19, pengelolaan BUMD, meningkatnya aduan kasus korupsi, pelayanan publik di tingkat kelurahan.
“Padahal program-program tersebut adalah program yang langsung bersentuhan dengan rakyat, tetapi Dinas lambat dan terkesan adanya pembusukan terhadap sosok Pj Gubernur,” kata Rian sapaan akrab Ketua Umum FPPJ ini.
FPPJ melihat DKI Jakarta yang masih memiliki otonomi khusus tanpa harus menunggu komando dari pusat dan ditambah Pj Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan mutasi-mutasi pejabat, harus segera melakukan penyegaran dalam internal birokrasi pejabat-pejabat dilingkungan Pengprov, mulai dari tingkat walikota, kepala dinas, kepala suku dinas, camat, sampai lurah.
“Sebagai sebuah perkumpulan pemuda yang peduli akan pembangunan kota Jakarta FPPJ meminta kepada Pj Gubenur Jakarta untuk menyalakan peringatan dini, karena Jakarta itu desentralisasi asimetris, Pj Gubernur harus segera merotasi dan mereformasi pejabat jangan sampai Pj Gubernur bekerja sendirian. Segera lakukan mitigasi konflik, mitigasi kepentingan pribadi pejabat serta pengawasan dalam internal agar tidak terjadi pembusukan hingga pembangkangan oleh pejabat-pejabat yang ada di Pengprov,” Ujar Ketua Umum FPPJ ini. (Red).
