Markaberita.id | Jakarta – Pengamat sosial politik, Roberto Manurung, menyoroti rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta. Menurut Roberto, permasalahan ini tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi juga terkait lemahnya kinerja Kesbangpol DKI Jakarta.
“Rendahnya partisipasi pemilih tidak bisa hanya dibebankan kepada KPU. Kinerja Kesbangpol dalam mendukung tahapan pilkada, terutama sosialisasi kepada masyarakat yang majemuk dan rasional di Jakarta, sangat memengaruhi hasil akhir,” ujar Roberto dalam keterangannya, Minggu (8/12/2024).
Roberto sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa pada saat Pilkada berlangsung, Kesbangpol DKI Jakarta dipimpin oleh seorang pejabat sementara dari Kepala Biro Pemerintahan. Menurutnya, hal ini berisiko karena Jakarta sedang berada dalam proses transisi Ibu Kota, sehingga kelemahan kepemimpinan di Kesbangpol menjadi salah satu indikator rendahnya koordinasi dan sosialisasi pilkada.
Sebagai bagian dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kesbangpol memiliki peran strategis sebagai sekretaris dalam koordinasi antara unsur-unsur pemerintahan seperti Gubernur, Kapolda, Pangdam, Kejaksaan Agung, dan BIN di tingkat provinsi, serta Walikota, Kapolres, Dandim, dan Kejari di tingkat kota/kabupaten.
Roberto menambahkan bahwa Kesbangpol bertugas melakukan komunikasi, koordinasi, dan fasilitasi dengan penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Selain itu, Kesbangpol juga berperan dalam mendukung Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) bersama Bawaslu, Kejaksaan, dan Polri.
Ia juga menekankan pentingnya pembentukan Posko Pemilu di tingkat provinsi, kota, kecamatan, hingga kelurahan dengan dukungan anggaran dari APBD. Menurutnya, posko-posko ini seharusnya menjadi pusat koordinasi dan sosialisasi, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan.
“Posko-posko ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Implementasinya butuh perhatian lebih serius,” tegas Roberto.
Roberto juga mengkritik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta yang dinilai kurang optimal dalam mengelola informasi publik terkait Pilkada. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menyukseskan pesta demokrasi.
“Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas dan mudah diakses. Jika perangkat daerah menjalankan tugasnya dengan baik, mendukung KPU, tidak ada alasan untuk dianggap tidak netral. Tujuan utamanya adalah pilkada yang jujur, adil, dan bermartabat,” tambah Roberto, yang juga aktif sebagai mantan aktivis dan pernah aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia dan HKTI periode Prabowo Subianto memimpin serta Deklarator dan pengurus Pusat Pemuda Tani HKTI juga Sebagai Ketua DKI Jakarta.
Saat ini, Ia berharap semua pihak, termasuk Kesbangpol, Diskominfotik, dan penyelenggara pemilu, dapat bekerja lebih baik untuk meningkatkan partisipasi pemilih di masa mendatang.
“Kelemahan koordinasi dan sosialisasi harus diperbaiki demi menciptakan pemilu yang lebih berkualitas,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam rapat kerja Komisi A DPRD DKI Jakarta di Kebon Sirih, rendahnya partisipasi pemilih sempat diperdebatkan. Salah satu anggota Komisi A, Ali Muhammad Johan, menyebut anjloknya partisipasi pemilih sebagai ancaman bagi demokrasi. Ia mendorong KPU DKI Jakarta melakukan evaluasi komprehensif terkait hal ini.
Menanggapi kritik tersebut, Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi secara masif hingga ke tingkat kelurahan sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih.
“Kendala partisipasi ini sebenarnya sudah kami antisipasi di awal melalui sosialisasi yang masif,” jelas Wahyu.(Red)
