Markaberita.id | Jakarta, 16 Desember 2024 – Terpilihnya Pramono Anung sebagai Gubernur dan Rano Karno atau Bang Doel sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta menumbuhkan harapan baru bagi ibu kota. Namun, jalan yang mereka hadapi tidak akan mudah. Dominasi 91 anggota Dewan Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM PLUS), yang disebut-sebut sebagai oposisi, berpotensi menjadi tantangan besar dalam mewujudkan kebijakan yang mereka gagas.
Sebenarnya, kekuatan oposisi tidak perlu menjadi penghalang jika asas kolektif kolegial di DPRD dijalankan sebagaimana mestinya. Asas ini menegaskan bahwa setiap anggota dewan harus mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik kelompok. Dengan menjalankan tiga fungsi utama DPRD—legislasi, penganggaran, dan pengawasan—secara independen, sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat tercipta. Sejumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sudah didesain siap kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sehingga kita sering mendengar istilah Koalisi Kebon Sirih, karena memang koalisi di tingkat nasional tidak terlalu signifikan di daerah, terlebih publik kerap disuguhkan fenomena perbedaan koalisi partai di tingkat nasional dan daerah yang sudah biasa terjadi, yang seakan mendegradasi peran oposisi atau inkonsistensi dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, atau mandul dalam fungsi controling guna mencapai tujuan dalam Checks and balances.
Namun, dinamika politik sering kali lebih kompleks daripada sekadar teori. Oleh karena itu, Mas Pram dan Bang Doel perlu menerapkan langkah strategis untuk mengamankan jalannya pemerintahan. Langkah pertama yang penting adalah memastikan transparansi dan komunikasi publik. Dengan membuka setiap kebijakan kepada masyarakat, mereka dapat memperoleh dukungan publik yang kuat sekaligus meminimalkan potensi hambatan dari legislatif.
Keterlibatan masyarakat sipil juga menjadi kunci penting. Melalui kerja sama dengan komunitas lokal, akademisi, dan organisasi masyarakat, pemerintah dapat memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus memberikan tekanan moral kepada DPRD. Sinergi ini memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama di tengah tarik-menarik kepentingan politik.
Selain itu, Mas Pram dan Bang Doel harus menunjukkan komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi. Kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga pengawas lainnya perlu diperkuat. Pendidikan antikorupsi yang melibatkan masyarakat luas juga menjadi langkah strategis untuk membangun budaya transparansi dan akuntabilitas di Jakarta.
Sejarah politik Jakarta mencatat skandal Uninterruptible Power Supply (UPS) di era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai pelajaran berharga. Meski saat itu Ahok menghadapi tekanan besar hingga ancaman pemakzulan, ia berhasil mengatasinya karena tidak ditemukan bukti keterlibatannya dalam korupsi. Sebaliknya, Ahok justru menjadi whistleblower yang membongkar praktik anggaran curang oleh oknum DPRD dan ASN.
Rencana pemakzulan yang sempat naik hingga Hak Menyatakan Pendapat (HMP) akhirnya kandas setelah sejumlah fraksi di DPRD menarik dukungannya. Kasus ini menunjukkan bahwa dukungan rakyat yang solid dan langkah pemberantasan korupsi yang tegas dapat menjadi tameng ampuh menghadapi dinamika politik yang tidak sehat.
*Menggenggam Dukungan Rakyat*
Pada akhirnya, kunci keberhasilan pemerintahan Mas Pram dan Bang Doel adalah kemampuan mereka untuk merangkul rakyat. Dukungan masyarakat adalah modal utama untuk menghadapi dinamika politik di DPRD. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, membangun rasa memiliki terhadap program pemerintah, dan menjaga transparansi, tantangan politik dapat diatasi.
Jakarta membutuhkan kepemimpinan yang inklusif, berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, dan mampu menghadapi dinamika politik dengan kepala dingin. Jika Mas Pram dan Bang Doel mampu menjalankan strategi ini, maka harapan untuk Jakarta yang lebih maju dan sejahtera tidak hanya sekadar impian, tetapi menjadi kenyataan.
Demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud ketika semua pihak—eksekutif, legislatif, dan masyarakat—bersinergi untuk mencapai tujuan bersama: Jakarta yang lebih baik bagi semua.(Red)
