Markaberita.id | Jakarta – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menilai kritik yang disampaikan oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan PSN Rempang diduga mendapat dukungan dari sel-sel kelompok khilafah yang bertujuan melemahkan bangsa dan negara.
Habib Syakur meminta agar TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) meningkatkan pengawasan serta mengaudit pendanaan yang terkait dengan aktivitas Said Didu dan kelompoknya.
“Saya menduga ada tendensi kuat dari Said Didu dan kelompoknya untuk memicu sentimen rasisme dan kebencian. Propaganda yang mereka sampaikan juga berpotensi menggulingkan pemerintahan Prabowo,” kata Habib Syakur dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Selasa (24/12/2023).
Ia juga menyoroti potensi dampak negatif dari propaganda tersebut terhadap kepercayaan investor, khususnya dari luar negeri. “Kalau dibiarkan, mungkin tidak ada masalah besar. Namun, ucapan kebencian yang mereka sampaikan, terutama terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, sangat mengganggu,” lanjutnya.
Habib Syakur menduga, pada akhirnya, aksi tersebut bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di masa mendatang.
Sejalan dengan pandangan tersebut, pengamat politik dari Indonesia Development Monitoring (IDM), Dedi Rohman, mendukung langkah investigasi terhadap Said Didu. Ia menilai aparat penegak hukum perlu segera menyelidiki aktivitas Said Didu dan kelompoknya, terutama yang berpotensi membahayakan keamanan negara.
“Dugaan bahwa pergerakan ini bertujuan untuk merusak proyek-proyek strategis nasional guna menjatuhkan pemerintahan sangat serius. Oleh karena itu, investigasi mendalam dari aparat hukum dan BIN sangat diperlukan,” ujar Dedi.
Menurut Dedi, langkah tegas harus diambil demi menjaga stabilitas nasional dan melindungi keberlangsungan proyek-proyek strategis yang menjadi pilar pembangunan negara. (Red)
