Pemerintahan Presiden Prabowo Diminta Tegas Atasi Politisasi Anti-PSN Ekowisata Tropical Coastland

Markaberita.id | Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diminta untuk mengambil langkah tegas dalam menghadapi gerakan politisasi anti-Proyek Strategis Nasional (PSN) Ekowisata Tropical Coastland. Gerakan ini dinilai berpotensi menghambat program pemerintah, khususnya dalam mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur.

“Inisiatif ini bertujuan untuk menjatuhkan kepercayaan dunia usaha dan investor terhadap pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, dalam pernyataannya, Senin (20/1/2025).

Habib Syakur menjelaskan bahwa propaganda negatif terkait PSN Ekowisata Tropical Coastland adalah upaya memanipulasi opini publik. Proyek ini, yang digarap oleh PT Agung Sedayu Group melalui skema Public-Private Partnership (PPP), berbeda dengan pengembangan properti PIK 2 yang juga dikelola oleh grup yang sama.

“PSN Ekowisata Tropical Coastland adalah proyek mandiri dalam kerangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), yang berfokus pada pembangunan infrastruktur ekowisata, bukan pengembangan properti PIK 2,” tegas Habib Syakur.

Baca Juga  Terkait Kasus Gus Miftah, Permadi Minta Presiden Evaluasi Utusan Khusus Toleransi

Keunggulan Skema KPBU

Menurut Habib Syakur, skema KPBU memiliki banyak keunggulan, baik dalam efisiensi pembiayaan maupun peningkatan kualitas layanan publik. Beberapa manfaat utama dari skema KPBU adalah peningkatan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum yang didasarkan pada suatu perjanjian (kontrak) antara pemerintah diiwakili oleh Menteri/Kepala Lembaga/Pemerintah Daerah. Teekait ini disebut sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) dan pihak swasta, dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko di antara para pihak.

“Skema KPBU secara potensial dapat mendukung peningkatan kualitas APBN dalam hal bisa mengurangi tekanan APBN dan APBD. Khususnya, untuk mengalokasikan belanja modal segi konstruksi di awal proyek sehingga bisa diharapkan mengurangi keseimbangan primer negatif,” kata Syakur.

Baca Juga  Upacara Penurunan Bendera merah Putih di Desa Air itam Timur Berjalan Lancar dan Khidmat

Banyak keunggulan lain yang dalam beberapa hal juga bisa meningkatkan kualitas APBN secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, kata Syakur, skema KPBU ini dapat menciptakan penganggaran yang lebih baik, karena dapat menurunkan biaya tidak terduga termasuk beberapa cost overrun maupun time overrun. Penganggaran yang lebih baik juga dapat diciptakan dari linkage yang kuat antara budget dan performance karena dalam skema KPBU, pembayaran untuk layanan infrastruktur bisa dihubungkan dengan kualitas tersedianya layanan. Kedua, skema KPBU juga bisa diharapkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik karena keterlibatan swasta dalam desain proyek.

Selain itu, dinamika yang diciptakan dalam skema KPBU dalam proses pelelangan bisa mendorong inovasi dan efisiensi yang lebih baik. Manfaat yang lain adalah adanya akuntabilitas yang lebih tinggi dari proyek KPBU karena dalam pelaksanaannya, proyek KPBU melibatkan lebih banyak stakeholders yang memonitor proyek secara lebih detail.

Baca Juga  Blunder Ridwan Kamil Tarik Presiden Ke Arena Pilkada, Suara RK Semakin Melorot ?

“Tidak hanya pemilik proyek (PJPK) saja tetapi juga pihak badan usaha dan juga penyedia dana (lenders) untuk PSN,” kata Syakur.

Jadi secara jelas, sambung Syakur, propaganda sesat terkait PSN ekowisata Tropical Coastland yang dilakukan sekelompok kecil masyarakat patut diduga tujuannya untuk membuat kekacauan dalam perekonomian nasional di era kepemimpinan President Prabowo.

“Agar Investor atau Swasta meragukan kredibiltas dan tust terhadap kepemimpinan Prabowo.” Tandasnya.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *