Markaberita.id | Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah tengah menghadapi tantangan serius. Sejumlah mitra penyedia layanan makanan mulai mundur karena belum menerima pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN). Situasi ini mendapat perhatian serius dari Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang meminta pemerintah segera mengevaluasi program tersebut agar dapat berjalan lebih baik.
Ia menekankan bahwa program ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak. Namun, agar manfaatnya optimal, perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui bahwa sistem pembayaran dalam program MBG masih mengalami kendala. Hingga Januari 2025, pembayaran kepada mitra dilakukan melalui sistem reimburse, di mana mitra harus mengeluarkan modal terlebih dahulu sebelum diganti oleh pemerintah.
Menurut Dadan, sistem ini akan diubah mulai Februari 2025. “Kami sedang mengusahakan mulai Februari bukan lagi reimburse, tapi uang negara ada di rekening mitra,” kata Dadan dalam konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Sabtu, 25 Januari 2025.
Ia menjelaskan bahwa BGN akan menggunakan sistem pembayaran baru berbasis virtual account dengan metode lumpsum. Dengan mekanisme ini, mitra tidak lagi perlu menalangi biaya operasional, sehingga mereka bisa lebih fokus menjalankan tugas tanpa hambatan finansial.
Sejak diluncurkan pada awal Januari 2025, program MBG telah beroperasi di 31 provinsi dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Rencananya, jumlah SPPG akan meningkat dua kali lipat pada Februari, sehingga ada sekitar 468 penyedia layanan makanan yang harus mendapatkan pembayaran di muka agar program tetap berjalan.
Namun, tantangan di lapangan masih cukup besar. Selain keterlambatan pembayaran, percepatan target penerima manfaat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto juga menjadi perhatian utama. Semula, program ini dirancang untuk menjangkau 15 juta penerima manfaat hingga akhir 2025. Namun, Presiden Prabowo meminta percepatan hingga 89 juta penerima manfaat pada September 2025.
Untuk mencapai target tersebut, BGN memproyeksikan kebutuhan anggaran tambahan sebesar Rp 100 triliun. “Pak Presiden bertanya ke kami, kalau diajukan percepatan berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab Rp 100 triliun,” ungkap Dadan.
Meski menghadapi berbagai tantangan, pemerintah memastikan bahwa program MBG akan terus berjalan dengan sistem yang lebih baik. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal evaluasi program ini agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jadi kami kasih kesempatan kepada pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan. Tentu saja, satu program baru perlu banyak hal yang dilakukan dalam teknis-teknis di lapangannya,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2025). (Red)
