Bekasi – Jabar || markaberita.id –
Dana Desa di Desa Lambang Dari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi diduga banyak permainan.
Tim investigasi mencari informasi di Desa tersebut, dengan melihat pembangunan kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bangunan baru yang numpang pada lantai bawah itu memakan anggaran lebih dari Rp 500juta.
Dari informasi yang dihimpun tim investigasi, kantor BPD Lambang Sari membangun kantor BPD pada tahun 2022 dengan biaya Rp 385juta yang terdapat dalam banner proyek tersebut. Namun pada LPJ Desa ditemukan angka Rp 400juta untuk proyek pembangunan itu. Dan yang anehnya, para pekerja proyek tersebut dibayar Rp 220juta.
Dikonfirmasi seorang BPD Lambang Sari menjelaskan, proyek tersebut sudah dibayar dari Bendahara Desa sebesar Rp 220juta. Meski dibanner proyek tertera nilai pembangunan Rp 385juta, Senin (08/05/2923).
“Tahun 2022 pembagunan Kantor BPD dianggarkan 385 juta, dan pada anggaran tahun 2023 di realisasikan 106 juta, dengan acuan pembuatan balkon,” tuturnya.
Dari hasil temuan Tim investigasi media bahwa anggaran pembagunan kantor BPD Lambang Sari sangatlah kental berbau indikasi korupsi dan secara logika diatas kewajajaran, dan mirisnya pembangunan sampai saat ini belum selesai baru sekitar 80 persen padahal bangunan tersebut tidak dari dasar atau pondasi awal, bangunan tersebut melambangkan dari bangunan yang sudah ada di atas kantor Karang Taruna Desa Lambang Sari.
Dari data yang di dapat Media bahwa ditemukannya kejanggalan terkait dana penanggulangan darurat bencana yang tertera dengan angka realisasi anggaran tahun 2022 mencapai 500 jutaan lebih.
Bukan itu saja angaran ketahanan pangan pun menjadi temuan pasalnya, informasi penulusuran media bahwa anggaran ketahanan pangan mencapai 200 juta, untuk program penanaman cabai, dan di terima sekitar 5 orang penerima manfaat kisaran, ada tang 15 juta dan s4 orang sisanya bervariasi ada 10, juta, 5 juta 7 juta dan 4 juta, dan jelas Mark Up anggaran program ketahanan pangan sangat jelas sekali.
Plt Kades Lambang Sari Sopyan saat di konfirmasi mengenai temuan tersebut membenarkan informasi yang di terima awak media. Dia menuturkan, bahwa dirinya mengetahui pengajuan anggaran tambahan sebesar 106 juta yang kedua tahun anggaran 2023 untuk pembangunan kantor BPD Lambang Sari, dengan pengajuan pembuatan Balkon.
Dirinya juga menjelaskan terkait pembangunan kantor BPD tahap pertama dengan anggaran Rp 385 juta tidak mengetahui sama sekali karena belum menjadi Plt.
“Terkait anggaran Desa, saya selaku Plt tidak mengetahui persis karena semua dipegang oleh Kaur Keuangan Desa, saya hanya menandatangani awal untuk secara global saja,” tukasnya.
Saat ditanyakan adanya anggaran tahun 2022 kaitan penanggulangan bencana darurat, Sopyan sebagai Plt Kades menegaskan tidak tahu menahu peruntukan anggaran itu untuk apa saja.
“Nah itu dia, peruntukannya apa saya juga gak tahu,” ujarnya sambil tertawa.
