Ketua Umum PPDI Rapat Koordinasi Dengan Staf Khusus Presiden

Nasional90 Dilihat

Jakarta,markaberita.id

Ketua umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) H. Norman Yulian, bersama Ibu Revita selaku ketua umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). melakukan rapat koordinasi dengan staf khusus presiden pada jum’at (06/01/2023) dalam rangka program 100 hari kerjanya.

Disambut dan diterima oleh ibu Angkie, selaku staf khusus presiden dalam rapat koordinasi antara pemerintah dan organisasi PPDI di istana presiden Jakarta Pusat.

Dalam mukadimahnya H. Norman Yulian menyampaikan visi-misi PPDI dan program kerjanya. Juga terkait dengan sinergitas pihak pemerintah dengan organisasi Disabilitas terutama dengan PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia).

Dipaparkannya kepada staf khusus presiden ” program kerja PPDI dalam rangka persamaan hak dan beberapa kebijakan-kebijakan yang sampai hari ini masih menghambat organisasi disabilitas untuk bisa tampil menjadi organisasi yang eksis, bagaimana pemerintah bisa menjadi bagian dalam upaya melakukan pemberdayakan terhadap organisasi disabilitas di tanah air.”cakap Ketua Umum PPDI H. Norman Yulian.

Baca Juga  Kisruh Pj Bupati Bekasi, Haetami: Dani Ramdan dan Doni Ardon Harus Dipertemukan, Saksinya Gubernur!

“hal ini tentu merupakan sinergitas antara organisasi dan pemerintah, di samping program-program kegiatan yang lain nya” sambung Ketum PPDI.

Ketum PPDI pun mengusulkan dibuatkannya sistem aplikasi pendataan bagi kaum difabel dengan jaringan dan metode media sosial, karena menurutnya pendataan yang disusun oleh disdukcapil kurang spesipik Dan kurang detail bagi kaum difabel. misalnya begini dalam pendataan tersebut jarang sekali petugas pendataan itu yang mendata penyandang cacat secara utuh pertanyaan pertanyaannya.

Menanggapi hal tersebut ibu Angkie selaku staf khusus presiden sangat mengapresiasi dan merespon apa yang menjadi program kerja dari organisasi Disabilitas ini dalam hal ini yaitu PPDI ( Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) dan menjadi catatan penting terutama terkait dengan pendataan bagi kaum difabel.

Baca Juga  Ini Pesan RK Pada Serahterima Perpanjangan SK Pj Bupati Bekasi

Masih katanya “Mengingat mekanisme pendataan ini bertujuan mendapatkan data valid, akurat dan tepat sasaran sehingga menjadi dasar dan bahan untuk program pembangunan nasional.”

Dikatakannya juga ini sangat relevan untuk diadakannya pendataan melalui aplikasi mengingat saat ini semua orang banyak tertuju kepada penggunaan media sosial.
Sehingga dipandang perlu segera bisa terealisasikan untuk menerbitkan atau melauncing program pendataan berbasis aplikasi media sosial. Tutupnya.

Adapun mengenai sinergitas, staf khusus presiden (Ibu Angkie) menyampaikan siap mengkolaborasikan antara program pemerintah dengan organisasi disabilitas PPDI..

(***)

Komentar