Bey Machmudin: Koordinasi Jadi Kunci Utama Pemilu 2024 Berlangsung Damai

Markaberita.id

KOTA BANDUNG — Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyatakan, koordinasi antar _stakeholders_ menjadi peran penting dalam memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan damai, transparan, adil, dan demokratis.

“Pemilu damai, kami koordinasi dengan semua kepala daerah dan TNI/Polri untuk menjaga pertama, kertas suara sampai, juga dipastikan tak ada _blankspot_, jadi semua terpantau transparan dalam pelaksanaan nanti,” ucap Bey saat ditemui usai menghadiri acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih Detik Network di Savoy Homann Hotel, Kota Bandung, Kamis (18/1/2024).

Apabila itu semua berjalan dengan lancar, Bey meyakini masyarakat akan merasakan pesta demokrasi yang penuh kedamaian.

“Jadi masyarakat merasa bahwa pemilu berjalan dengan lancar, jujur, dan adil itu yang paling penting,” ujarnya.

Kepada mahasiswa yang datang dalam acara tersebut, Bey menyampaikan bahwa Pemda Provinsi Jabar akan bergerak cepat dalam menangani penyebaran isu hoaks di media sosial.

Baca Juga  Wakil Bupati PALI Drs.H.Soemarjono Menghadiri Rapat Monitoring & Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

“Pada era serba digital saat ini, tantangan disinformasi menjadi fokus utama kami. Dengan Jabar Saber Hoaks, pengawasan pemberitaan atau isu yang belum jelas fakta-faktanya, yang beredar di masyarakat Jabar dicek dan diverifikasi kebenarannya,” tandas Bey.

Pemdaprov Jabar pun telah bersiap dalam menghadapi pemilu nanti kerja sama erat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar.

“Koordinasi ini menjadi kunci utama dalam memastikan jalannya Pemilu 2024 dengan transparan, adil, dan demokratis. Sejumlah langkah telah diambil untuk mencapai tujuan tersebut seperti pengawasan dan penegakan aturan untuk meminimalkan potensi pelanggaran, kecurangan dan ketidakadilan selama proses pemilu,” tutur Bey.

“Kami juga menyosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pemilu dan pendidikan politik agar semua pihak terlibat aktif dalam menentukan arah masa depan melalui hak suara mereka,” imbuhnya.

Baca Juga  Pelantikan DPC PPDI Kota Padang Panjang dihadiri pejabat kota dan provinsi

Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa kolaborasi antara Pemdaprov Jabar dan TNI/Polri menjadi peran vital untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama proses demokrasi.

“Kami telah berkoordinasi intensif dengan TNI/Polri mengimplementasikan strategi keamanan yang efektif. Deklarasi bersama juga telah dilakukan yang dikenal sebagai Jabar Anteng (Aman, Netral, Tenang) dan Jabar Akur (Aman, Kondusif, Rukun),” ungkap Bey.

“Pemerintah, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan lainnya bersatu dalam tekad untuk memastikan bahwa proses oemilu di Jabar berlangsung dengan damai, lancar, dan kondusif,” imbuhnya.

*Meningkatkan kualitas demokrasi*

Sementara itu Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, pelaksanaan Pemilu 2024 harus berjalan dengan damai sehingga akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

“Kami mendapat tugas untuk membangun narasi pemilu damai 2024 karena itu tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan pemilu yang aman, damai dan berkualitas,” sebutnya.

Baca Juga  Pertahankan Kemenangan Prabowo, DPC Gerindra Kab.Bekasi kembali Gelar Konsolidasi di Dapil I

“Yang penting ada kesadaran bersama dari semua pihak bahwa kualitas demokrasi harus ditingkatkan, begitu pula partisipasi pemilih sehingga akan menumbuhkan kualitas demokrasi itu sendiri,” tambah Budi.

Untuk itu, dirinya mengajak generasi Z yang sekarang menjadi mahasiswa agar memilih pemimpin dengan cerdas dan bijak.

Budi berharap generasi Z menjadi aktor penting dalam menangkal penyebaran hoaks di media sosial.

“Memilih yang bijak, juga bijak dalam bersuara terutama jempol supaya jempolnya dibijaksanakan sehingga tidak menyebarkan hoaks sebelum membaca dan men- _share_,” tutur Budi.

“Kami dari Kominfo terus mengantisipasi dengan men- _takedown_ semua berita atau konten yang mengandung unsur hoaks. Fokus kita empat, yakni mengantisipasi hoaks, ujaran kebencian, fitnah, dan merendahkan martabat orang lain,” pungkasnya.

*HUMAS JABAR*
*Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar*
*Ika Mardiah*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *