Pemkot Bandung Sedang Tidak Baik dan tidak sehat, Disini Penjabat Otoritas Kemana?

Daerah, Tokoh67 Dilihat

 

Oleh: R. Wempy Shamkarya

Markaberita.id

Kota Bandung // Pemerintah Kota Bandung semakin carut marut dalam hal Pegelolaan sistem Pemerintahan.

Diduga BKD Kota Bandung terlibat KKN Penerimaan PPPK salah satunya Kabid Mutasi. Hal ini sudah tidak wajar dilakukan oknum yang bersangkutan.

Sangat memprihatinkan dan patut ada tindakan tegas jika itu betul betul terbukti. Seharusnya
Otoritas Kebijakan leubih memperhatikan bawahanya, dan bila perlu ada bukti kuat segera lakukan tindakan agar menjadi pelajaran bagi intitusi yang terkait. Minggu (19/5/24).

Sebagai Pegamat Publik dan politik, “sering memperingatkan ber kali-kali awasi Rumah Tangga Pemerintahan Kota Bandung, sampai yang sekecil apapun! Nampak tidak di indahkan?”.

Baca Juga  Berperahu Sampan, Kapolres OKU dan Bhayangkari Distribusikan Sembako Bantuan Kapolda Sumsel

Kota Bandung krisis Pemerintahan, sepatutnya itu di jadikan catatan bagi aparat. Mau di bawa kemana Institusi Pemerintahan Kota Bandung.
Dimungkinkan Kota Bandung Perlu Pegawasan khusus aparat yg berwenang, atau di perlukan perubahan toralitas agar Bandung seperti semula lagi.

Dengan adanya Pilkada yang tidak lama lagi di laksankan, satu kesemparan untuk merubah paradigma alur sistem Pemerintahan nantinya.

Pejabat Walikota Baru, patut membereskan problematika yang tiada ujung nya, di bersihkan baik SDM terutama juga sistem Pemerintahan harus totalitas dirubah.

Saya lebih condong mencari bibit-bibit Baru baik Kepala Dinas, Kabid, Camat dan Lurah, di pandang tidak konsisten pada aturan yang ada diperlukan Rotasi Mutasi.

Baca Juga  Upaya Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat,Polsek Talang Ubi Laksanakan KRYD Razia Terpadu

Wabil khusus bagian bagian strategis seperti BKD DISPENDA dan INPEKTORAT leubih hati- hati dalam memilih kedudukan pada bagian vital tersebut.

Sepatutnya DPRD fungsi dalam Pegawasan anggaran kurang efektif, di pandang leubih mementingkan sekelompok golongan.

Ini sangatlah memprihatinkan, semoga Dengan terpilihnya Anggota Dewan Baru menjadi pelajaran agar dalam pelaksaanaan tehnis tidak meyalahi aturan SOP yg ada.

Semoga saja hal ini dapat di selesaikan, begitupun Fungsi Publik Masyarakat lebih aktif melihat gejala-gejala yang kurang sedap di pandang.

Mau tidak Mau Masyarakat sebagai Eksekutor dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ikut tanggung jawab sepenuhnya.

Semoga ini di jadikan pelajaran bagi Kita semua.
Wass.

Komentar