Markaberita.id || Puluhan anggota Komite Pergerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (KPMPR) Kabupaten Pangkep menggelar aksi protes di depan Taman Musafir dan Gedung DPRD Kabupaten Pangkep, Senin (4/11). Aksi ini merupakan wujud kekecewaan mereka terhadap lambannya respons pemerintah daerah dalam menangani tiga sektor penting, yaitu pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
Koordinator aksi, Moh Saing, menyampaikan tuntutan agar Kepala Dinas Pendidikan segera memperbaiki fasilitas sekolah di wilayah kepulauan Pangkep yang masih sangat terbatas. Selain itu, ia juga meminta evaluasi terhadap sejumlah kepala sekolah di beberapa sekolah dan pencopotan pengawas sekolah di Kecamatan Liukang Tangngayya. Menurutnya, bahkan pencopotan Kepala Dinas Pendidikan layak dipertimbangkan jika yang bersangkutan dianggap gagal menjalankan tugasnya dengan baik.
Di sektor kesehatan, para demonstran meminta pemerintah segera mengkaji ulang kinerja Direktur Rumah Sakit Pratama Sailus serta Kepala Dinas Kesehatan. Mereka menilai ada kelalaian dalam penanganan masalah yang terjadi di rumah sakit tersebut, termasuk keterbatasan dokter spesialis dan tenaga kesehatan yang diperlukan untuk melayani masyarakat.
Di sisi lain, mereka juga mendesak agar Kepala Dinas Sosial segera dievaluasi terkait dugaan pengambilan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) oleh pendamping di Kecamatan Liukang Tangaya, serta keluhan dari penerima PKH yang mengaku belum menerima dana bantuan di rekening mereka.
Tak hanya itu, aksi ini turut menyoroti dugaan penyimpangan dalam anggaran pemerintah daerah, seperti anggaran pengadaan kapal kecamatan, bantuan sosial, dan pembangunan rumah dinas untuk puskesmas di Kecamatan Liukang Tangngayya, yang mereka anggap perlu diselidiki lebih lanjut.
Ketua KPMPR Kabupaten Pangkep, Wahyudi, menegaskan bahwa aksi ini bukanlah sekadar agenda pencitraan, melainkan bentuk nyata kepedulian mahasiswa terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, sudah banyak permasalahan yang belum diselesaikan oleh pemerintah selama bertahun-tahun. “Kami ingin memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Sayangnya, pemerintah daerah belum memberikan solusi konkret atas permasalahan ini,” ujarnya.
Para mahasiswa berharap, aksi ini dapat menyadarkan pemerintah daerah agar segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada.
(M. Rafi)
