Markaberita | Jakarta, 3 Desember 2024 – Dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang jatuh pada 3 Desember, Kementerian Sosial (Kemensos) menggelar acara puncak yang berlangsung di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, pada hari Selasa (3/12). Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Mentri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudyaan (PMK) Pratikno , Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Huluk
mengambil tema Memperkuat Kepemimpinan Penyandang disabilitas Untuk masa Depan yang Inklusif dan Berkelanjutan, acara ini dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pidatonya, Gibran menyampaikan salam hormat dari Presiden Prabowo Subianto dan mengungkapkan doa serta harapannya agar selalu ada dukungan dan keberkahan untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya penyandang disabilitas.
“Harapannya, ini bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi momentum untuk menciptakan ekosistem yang lebih nyaman, produktif, dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Saya yakin, Bapak dan Ibu sekalian memiliki potensi yang luar biasa untuk membawa Indonesia maju. Daya juang, kegigihan, dan mentalitas Bapak dan Ibu sangat luar biasa,” ujar Gibran.
Wapres Gibran menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia di bidang olahraga, seperti pencapaian luar biasa di Paralimpiade dan ASEAN Para Games, merupakan bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang besar. Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia harus terus memberikan perhatian lebih pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan akses yang setara bagi penyandang disabilitas.
“Peraturan dan peraturan turunannya dan kebijakan sudah ada, sekarang yang perlu kita lakukan adalah implementasi dan pengawalan di lapangan. Kita harus berkolaborasi bersama untuk mewujudkan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas,” tegas Gibran.
Menteri Sosial, Gus Ipul, dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah untuk memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas.
“Kami berkomitmen untuk memperkuat kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta memastikan penyandang disabilitas mendapat kesempatan yang sama dalam berbagai sektor kehidupan,” ungkap Gus Ipul.
Gus Ipul juga mengutip kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-hak mereka secara setara.
Lebih lanjut, Gus Ipul menyampaikan beberapa agenda yang akan dilakukan pada tahun 2025 berdasarkan arahan Presiden. Agenda tersebut meliputi:
Sinkronisasi dan validasi data untuk mewujudkan data tunggal terpadu yang memuat profil disabilitas secara utuh, bekerja sama dengan BPS.
Persiapan penerbitan kartu disabilitas sesuai mandat undang-undang. Pengembangan platform digital untuk mempertemukan pencari kerja dengan penyandang disabilitas.Penguatan kolaborasi antara pemerintah dan swasta untuk membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas. Mempercepat pemberian konsesi dan insentif bagi penyandang disabilitas yang sudah memasuki tahap akhir.
Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Norman Yulian, juga memberikan pesan dalam kesempatan tersebut. Ia berharap pemerintah dapat terus bersinergi dengan masyarakat, terutama dalam mengakomodasi potensi dan kepemimpinan penyandang disabilitas.
“Penyandang disabilitas harus diberikan kesempatan yang sama dalam membangun bangsa, dengan dukungan yang lebih besar dari pemerintah. Kami berharap tahun ini, sesuai dengan tema Hari Disabilitas Internasional, pemerintah memberikan ruang yang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk berkembang,” ungkap Norman.
Ia juga berharap agar data dan informasi terkait penyandang disabilitas dapat lebih mudah diakses dan diterapkan dalam berbagai program pemerintah yang mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan mereka.
Peringatan Hari Disabilitas Internasional ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat untuk lebih peduli, mendukung, dan memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan hak yang setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia.(Red)
