Kab. Indramayu, Markabita.id
Sebagai langkah menguatkan komitmen bersama sekaligus menjadi arahan Presiden RI Joko Widodo, dalam kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah pusat.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar bersama dengan stakeholder lintas sektor baik tingkat pusat maupun daerah salah satunya Pemerintah Kabupaten Indramayu.
Rakornas yang berlangsung secara virtual turut dihadiri Bupati Indramayu Nina Agustina yang diwakili Staff Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Suwenda didampingi Kepala Bagian Perekonomian Setda Indramayu Iing Kuswara dan Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda-Litbang) Kabupaten Indramayu Heriyanto Budi Hermawan, di Indramayu Command Center (ICC), Senin (21/11/2022).
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang memimpin secara langsung jalannya rapat mengatakan, pembahasan mengenai isu inflasi merupakan pembahasan yang sangat penting karena seperti diketahui bersama banyak negara yang mengalami dampak cukup dalam yang diakibatkan oleh inflasi ini sehingga perlu upaya bersama baik pemerintah pusat maupun daerah dalam mengendalikan inflasi.
“Banyak negara yang sudah cukup dalam mengalami inflasi sehingga isu ini merupakan pembahasan yang sangat penting. Mengingat arahan dari bapak presiden, bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu ditentukan oleh pemerintah pusat dan semua pemerintahan di daerah,” katanya.
Tito menambahkan, saat ini tingkat inflasi Indonesia di bulan Oktober berada di angka 5,71% yang mana tersebut mengalami penurunan angka dari bulan sebelumnya yaitu 5,95%.
“Hal positif ini perlu diteruskan, karena situasi global sangat dinamis sekali dan rantai pasok dunia masih terganggu serta bahkan beberapa negara ada yang inflasinya sudah diatas 100%,” tambahnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto menjelaskan, salah satu faktor inflasi yang terkendali yaitu pangan sebesar 6,76% di bulan oktober dibanding bulan sebelumnya 7,71% dimana untuk komoditas beras menjadi kontributor tertinggi terhadap inflasi pangan nasional.
“Jadi karena beras ini kita butuhkan dalam jumlah besar oleh seluruh penduduk Indonesia maka ini harus menjadi perhatian penting kita semua baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” jelasnya.
Andriko juga memberikan catatan penting bahwa perlu segera dilaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah karena karena posisi stok beras yang ada di Badan Urusan Logistik (BULOG) saat ini kurang dari 700 ribu ton serta diperlukan percepatan realisasi impor komoditas kedelai, bawang putih, daging sapi dan gula konsumsi.
“Pada kesempatan ini kami ingin memberikan beberapa catatan, dimana hasil evaluasi kami dari bulan januari sampai oktober itu kita membutuhkan persiapan teknologi untuk memperpanjang masa simpan dan mempertahankan kualitas terutama untuk produk hortikultura lalu melakukan percepatan distribusi pangan antar wilayah kemudian penguatan stok pangan nasional,” ungkapnya.
Dirinya berharap, pemerintah dapat menguasai cadangan pangan sebelas bahan pangan pokok seperti pada Perpres No 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah. Kemudian terdapat 5 aksi yang dilakukan Badan Pangan Nasional hingga saat ini dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi nasional.
“Badan Pangan Nasional melakukan 5 aksi dalam pengendalian inflasi nasional yaitu kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan, mobilisasi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit, operasi pasar, monitoring ketersediaan pasokan dan harga pangan, serta pengendalian inflasi pangan,” ujarnya.
Staff Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Suwenda mengungkapkan, Pemkab Indramayu berkomitmen untuk berusaha mendukung berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat guna mengendalikan inflasi di daerah.
Dirinya mengatakan, melalui rapat yang digelar secara rutin ini pihak memperoleh informasi terkait dengan angka inflasi di Indonesia sehingga pihaknya dapat berupaya untuk selaras dengan pemerintah pusat guna mengambil langkah kongkrit di daerah guna membantu pemerintah menurunkan angka inflasi sehingga masyarakat selalu sejahtera.
“Pemkab Indramayu siap mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat guna menekan angka inflasi sehingga masyarakat dapat selalu sejahtera, karena kesejahteraan rakyat merupakan salah satu faktor dalam mewujudkan Indramayu yang Bersih, Religius, Maju, Adil, Makmur dan Hebat (Bermartabat),” tukasnya. Dikutip DISKOMFO Kab. Indramayu. (yons)
