Jakarta || Mariaberita.id
LQ Indonesia Lawfirm terkenal sebagai kantor hukum terdepan dalam mengawal kasus investasi bodong yang menimpa masyarakat. Kasus koperasi Indosurya kental sekali permainan yang terjadi hingga kuasa hukum Advokat Alvin Lim justru ditarget dan dipenjarakan agar tidak lagi menjadi halangan bagi Indosurya.
Dalam keterangan pers releasenya Lq Indonesia melalui Kadiv Humas Bambang Hartono mengungkapkan,
“Bahwa informasi terbaru Oknum Indosurya menyebarkan berita hoax untuk meredam kemarahan publik dan atensi pemerintah.
LP0086 KODE ALAM PERMAINAN MAFIA HUKUM DI KASUS INDOSURYA
“Berita terakhir dari 12 Mei 2023 bahwa Kasus LP 0086 dugaan pemalsuan dibuat oleh Bareskrim untuk mengantisipasi kemarahan masyarakat para korban Indosurya atas putusan Vonis lepas PN Jakarta Barat atas Henry Surya telah dilimpahkan barang bukti dan Terdakwa ke Kejaksaan Agung. Para korban Indosurya yang memantau menunggu 3 bulan lebih, nomer perkara tidak kunjung muncul di SIPP dan kemudian menanyakan ke Kejaksaan Agung. LP 0086 adalah LP type A yang di inisiasi oleh penyidik kepolisian dengan pelapor pihak kepolisian. Sebelum nya LQ Indonesia Lawfirm sudah memberikan reminder kepada bareskrim karena LP 0086 rentan permainan, dikarenakan kejadian yang dituduhkan terjadi di tahun 2012 sehingga akan Daluarsa penuntutan di tahun 2024. Jika tidak dilakukan penuntutan Jaksa sebelum tahun 2024, maka dapat dipastikan Indosurya bisa lepas dan bebas dari hukuman dengan alasan Daluarsa penuntutan yang diatur dalam Kuhap. Hal ini sempat dibantah oleh Brigjen Whisnu Hermawan selaku Dirtipideksus dan dinyatakan bahwa LP 0086 sudah P21 dan sudah penyerahan berkas dan barang bukti, ungkap Bambang Hartono, Jumat (25/08/2023).
KEJAKSAAN AGUNG MENYANGGAH ADANYA TAHAP 2 LP 0086
Lanjut Bambang membeberkan, sampai ditunggu hingga akhir Agustus 2023, ternyata LP 0086 yang katanya sudah penyerahan barang bukti dan terdakwa ke Kejaksaan, ternyata tidak kunjung disidangkan. LQ Indonesia Lawfirm dan media-media yang memantau menanyakan langsung ke Kejaksaan Agung terkait kapan LP 0086 akan disidangkan.kata Bambang, tegas.
Lanjut Bambang Hartono mengatakan bahwa Ketut Sumedana, selaku Kapuspenkum Kejaksaan Agung memberikan keterangan yang mengejutkan “Mana pernah tahap 2, tolong di minta ke penyidik Bareskrim tunjukkan tanda terima tahap 2.”
Hal ini jelas Kejaksaan Agung melemparkan tanggung jawab balik ke Mabes Polri yang ternyata belum melakukan Tahap 2, karena tidak dapat menunjukkan tanda terima bukti tahap 2, cetusnya.
Lanjut Bambang, yang jadi pertanyaan besar adalah, Brigjen Whisnu Hermawan bilang sudah P21 berkas perkara pemalsuan, berarti sudah lengkap berkasnya. Terdakwa juga posisi sudah ditahan di Rutan Salemba, lalu kenapa Tidak kunjung dilakukan Tahap 2 terhadap Tersangka Henry Surya dalam kasus LP 0086 dugaan pemalsuan? Apakah ada 86 dilakukan oleh oknum Indosurya dengan oknum Aparat Penegak Hukum?
“Dengan belum adanya Tahap 2 dalam kasus Dugaan pemalsuan Indosurya LP 0086 maka tidak akan ada persidangan kasus dugaan pemalsuan, dan akan daluarsa penuntutan di tahun 2024, imbuhnya.
LQ Indonesia Lawfirm juga mempertanyakan bagaimana LP 0204 Kasus Indosurya Intifinance yang sebelumnya sudah ada penetapan Tersangka, namun nyatanya hingga hari ini tidak kunjung P21? “Bukankah penetapan Tersangka adalah akhir dari proses penyidikan? Ada apa ini, apakah Mabes Polri ataukah Kejaksaan Agung yang ada oknum bermain, tolong pak Mahfud MD segera turunkan tim dan periksa kebenarannya. Tindak tegas para oknum terkait jika ada pelanggaran.” Ujar Kadiv Humas LQ Indonesia Lawfirm, Advokat Bambang Hartono, SH, MH.
Bambang juga menyebut “Diduga ada oknum sengaja membuat berita yang menyesatkan seolah sudah ada tahap 2 LP 0086 dugaan pemalsuan padahal LP 0086 tidak akan disidangkan dalam waktu dekat karena belum tahap 2. Dan nampak ada oknum mafia hukum bekerja untuk menghindari LP 0086 bisa berjalan. Tugas Menkopolhukam cari tahu siapa pangkal masalahnya dan copot oknum tersebut.” Tutup Advokat Bambang Hartono, Sh, MH. (Red)
Sumber : Pers Release Lq Indonesia Lawfirm
