Nasional

Bali,Markaberita.Id Hajatan akbar G20 Indonesia yang berlangsung di Bali mengangkat tiga isu utama yaitu; 1)Arsitektur kesehatan global pandemi yang saat ini masih berlangsung, arsitektur kesehatan global akan diperkuat. Tidak hanya Selengkapnya

Jakarta, Markabetita.id – Puluhan korban Minna Padi Aset Manajemen (MPAM), yang didampingi oleh LQ Indonesia Law Firm selaku kuasa hukum menangis dan memohon agar janji-janji yang diberikan oleh OJK untuk Selengkapnya

“Recover Together, Recover Stronger” Bali,Markaberita.Id Indonesia menjadi Presidensi G20  yang ke-17 Sejak tanggal 1 Desember 2021,  dengan serah terima yang dilakukan pada akhir KTT Roma (30-31 Oktober 2021). Puncak perhelatan Selengkapnya

Jakarta, markaberita.id – Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Polres Metro Jakarta Barat untuk segera menahan oknum advokat berinisial NR (46th), yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan terhadap mantan kliennya dalam Selengkapnya

Markaberita.id- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Pengusaha Perusahaan Perorangan Nasional (IP3N) Prov.Bali agendakan pembuatan kolektif legalitas bagi UMKM dengan biaya murah.”Kata Prof.DR.I Putu Gede Sukarsa, Minggu (14/11/2022). Pihaknya menjelaskan ada Selengkapnya

  Jakarta, markaberita.id- Badan Komite Pemberantasan Korupsi (BKPK) bersama masyarakat Kabupaten Bekasi meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian segera mencopot Dani Ramdan dari jabatannya saat ini sebagai Pj Bupati Bekasi.D Selengkapnya

Jakarta,Markaberita.Id Sudah lebih dari setahun sengketa kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi DKI Jakarta berlangsung tanpa ada ujung kejelasan untuk menegakkan konstitusi PPP. Akhirnya gugatan sengketa Selengkapnya

Jakarta,Markaberita.id Tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada 1 Oktober 2022 adalah sejarah kelam dalam dunia sepak bola terlebih lagi bagi sepak bola Indonesia, dimana telah menewaskan supporter 132 orang. Peristiwa Selengkapnya

Walikota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko   Jakarta, markaberita.id- PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang memiliki kewenangan hampir sama dengan gubernur definitif seperti kewenangan untuk melakukan pemberhentian Selengkapnya