Markaberita.id | Jakarta 29 Maret 2025 – Pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tengah menjadi sorotan publik. Namun, di balik pembahasan ini, masyarakat tidak boleh melupakan skandal korupsi Patra Niaga yang menyeret nama-nama besar, termasuk pejabat tinggi di Kementerian BUMN dan aparat penegak hukum.
Ketua Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PD KMHDI) DKI Jakarta, Marselinus, mengingatkan bahwa proses legislasi tidak boleh menjadi pengalihan isu dari kasus korupsi besar yang merugikan negara dan masyarakat.
“Pengesahan UU TNI adalah agenda penting, tetapi jangan sampai itu menjadi alasan untuk melupakan kasus Patra Niaga. Publik harus tetap mengawal penuntasan skandal ini, karena menyangkut kepercayaan terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum,” tegasnya.
Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sedang diuji. Jika kasus Patra Niaga tidak diselesaikan dengan transparan dan tuntas, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi komitmen antikorupsi di negeri ini, lanjut Marsel
“Kami mendesak aparat hukum untuk tetap konsisten mengusut kasus ini tanpa tebang pilih. Tidak boleh ada pejabat yang kebal hukum, apalagi jika terbukti merugikan keuangan negara dalam jumlah besar,” lanjutnya.
Kami juga mengajak masyarakat untuk terus bersuara dan mengawasi proses hukum yang sedang berjalan. “Jangan sampai isu-isu besar seperti pengesahan UU TNI dijadikan tameng untuk menutupi skandal korupsi. Kami akan terus mendukung setiap langkah penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan,” tutupnya.(Red).
