Markaberita.id | Jakarta – Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) baru-baru ini merilis hasil survei terkait Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yang akan digelar pada 27 November 2024. Survei ini dilakukan 7 hari menjelang Pilwakot setelah melalui berbagai tahapan, mulai dari proses kampanye hingga pemaparan visi-misi kandidat.
Direktur Eksekutif LKPI, Togu Lubis, menjelaskan bahwa survei dilaksanakan pada periode 15-21 November 2024, dengan melibatkan 1.350 warga Kota Bekasi yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pilwakot 2024. Jumlah sampel survei ditentukan berdasarkan populasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilwakot Kota Bekasi. “Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error -/+ 2,67% dan tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka,” ujar Togu dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/11/2024).
Togu mengungkapkan, dalam survei ini, tingkat elektabilitas ketiga pasangan calon (paslon) diukur dengan cara membagikan 1.350 lembar surat suara yang menampilkan gambar serta nomor urut paslon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi. Warga yang tinggal di 56 kelurahan Kota Bekasi diminta untuk memilih salah satu paslon.
Hasil perhitungan rekapitulasi menunjukkan bahwa pasangan Tri Adhianto-Abdul Harris Bobihoe, yang memegang nomor urut 3, meraih 738 suara atau 54,6%. Sementara itu, pasangan Heri Koswara-Sholihin (nomor urut 1) memperoleh 441 suara atau 32,7%. Pasangan Uu Saeful Mikdar-Nurul Sumarheni (nomor urut 2) hanya mendapat 48 suara atau 3,6%, sementara 123 surat suara lainnya kosong, tanpa pilihan.
Togu menilai bahwa hasil survei ini cukup representatif dan mencerminkan kecenderungan pemilih menjelang Pilwakot. “Dengan selisih lebih dari 22% antara Tri Adhianto-Abdul Harris Bobihoe dan pasangan Heri Koswara-Sholihin, hasil survei ini sudah jauh di luar margin error, sehingga dapat diprediksi akan mencerminkan hasil rekapitulasi akhir nanti,” tambahnya.
Togu juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat setelah Pilwakot, untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan daerah dan memastikan visi-misi paslon terpilih dapat diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) selama lima tahun ke depan.
“Jika masyarakat tidak terlibat dalam pengawasan pemerintahan pasca-pilkada, maka kemungkinan besar kebutuhan masyarakat di lapisan terbawah akan sulit tercapai melalui kebijakan pemerintah daerah,” tegas Togu.
Sebagai penutup, LKPI mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kota Bekasi yang telah berpartisipasi dalam survei ini. “Selamat berpesta demokrasi pada 27 November 2024,” tutup Togu. (Red)
