Jakarta,Markaberita.id
Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan ingin mati di atas kebenaran dan mati dalam membela rakyat serta orang miskin. Tekad tersebut ditegaskannya saat memberikan arahan dan pesan kepada para kader Partai Gerindra yang lolos ke DPR periode 2024-2029 di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Prabowo mengingatkan para kadernya untuk berbakti pada negara dan bangsa.
Partai Gerindra dan PKB secara tegas meminta Izin Ekspor Pasir Laut ditunda. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengusulkan pemerintah menunda kebijakan membuka lagi ekspor pasir laut. Ia meminta pemerintah meminta masukan sejumlah pakar sebelum melakukan ekspor pasir laut. Ketua DPP PKB Bidang Energi dan SDA, Daniel Johan meminta pemerintahan Jokowi mempertimbangkan ulang kebijakan yang mengizinkan kembali ekspor pasir laut setelah ditutup selama lebih 20 tahun. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan ingin mati di atas kebenaran dan mati dalam membela rakyat serta orang miskin. Tekad tersebut disampaikannya saat memberikan arahan dan pesan kepada para kader Partai Gerindra yang lolos ke DPR periode 2024-2029 di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (23/9). “Hidup saya, sumpah saya, saya ingin mati di atas kebenaran, saya ingin mati membela rakyat saya,” tegas Prabowo. “Saya ingin mati membela orang miskin, saya ingin mati membela kehormatan bangsa Indonesia, saya tidak ragu-ragu,” imbuhnya.
Dalam Pembekalan Diklat yang berlangsung selama dua hari tersebut, Prabowo mengingatkan para kadernya untuk berbakti pada negara dan bangsa. “Ingat, berbakti, bekerja untuk rakyat kita itu mulia. Kita berada di jalan yang benar. Kita tegak lurus. Kesetiaan kita kepada rakyat. Kepada bangsa kita,” ujar Prabowo. Seperti diketahui, dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024, KPU menetapkan delapan partai memenuhi ambang batas parlemen sehingga lolos ke Senayan. Dari hasil rekapitulasi, Partai Gerindra mendapatkan 86 kursi di DPR di bawah PDIP dan Partai Golkar.
2. Partai Gerindra dan PKB secara tegas meminta Izin Ekspor Pasir Laut ditunda. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengusulkan pemerintah untuk menunda kebijakan membuka lagi ekspor pasir laut. “Ya, saya mengusulkan, kalau bisa, rencana ekspor pasir-laut, kalau memungkinkan, ditunda dulu,” kata Muzani di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, kemarin. Ia mengusulkan agar pemerintah meminta masukan kepada sejumlah pakar sebelum melakukan ekspor pasir laut.
Muzani berpendapat pemerintah tak perlu tergesa-gesa membuka ekspor pasir laut. Menurutnya, ketika sisi negatif kebijakan itu lebih banyak, akan ada dampak di kehidupan mendatang. Menurutnya, kebijakan itu ada plus dan minusnya. Sisi positif berkaitan dengan ekonomi dan negatif berkaitan dengan lingkungan.
Ini pandangan kami. Ada baiknya juga pandangan dari para ahli ekonomi, ahli ekologi, ahli lingkungan. Untuk kita perhatikan bahwa kita akan menghadapi sebuah perubahan dan masalah ekologi laut yang cukup serius ke depan kalau kegiatan ini dilanjutkan,” katanya. “Meskipun dari sisi perekonomian, juga kita akan mendapatkan faedah dan nilai tertentu dari jumlah ini,” imbuh Muzani.
Ketua DPP PKB Bidang Energi dan SDA, Daniel Johan meminta pemerintahan Jokowi mempertimbangkan ulang kebijakan yang mengizinkan kembali ekspor pasir laut setelah ditutup selama lebih 20 tahun. Kata dia, keputusan membuka kembali ekspor pasir laut itu bisa berdampak pada ekologi laut dan menimbulkan masalah sosial.
Anggota Komisi IV DPR ini mengingatkan penambangan pasir laut untuk diekspor bisa menimbulkan permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan alam dan masyarakat. “Dibukanya keran ekspor pasir laut ini memiliki banyak dampak, baik pada lingkungan dan sosial. Terutama terhadap lingkungan laut yang berdampak secara serius,” tutur Daniel dalam keterangannya, Senin (23/9).
Daniel merinci dampak serius yang dapat terjadi pada lingkungan laut Indonesia dengan adanya penambangan pasir laut seperti degradasi terumbu karang karena ekstraksi pasir laut dapat merusak habitat laut. Dampak serius lainnya adalah penurunan kualitas air dikarenakan aktivitas penggalian dapat menyebabkan pencemaran dan perubahan kualitas air laut. “Pengambilan pasir laut juga dapat mempercepat erosi pantai dan mengubah bentuk garis pantai serta mengganggu habitat spesies laut yang bergantung pada substrat dasar laut untuk berkembang biak,” jelas Daniel
3. Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha berhati-hati dalam memahami regulasi ekspor pasir laut. Jokowi menegaskan, yang diperbolehkan untuk diekspor hanyalah sedimen yang mengganggu jalur kapal. “Yang diperbolehkan itu adalah sedimen pasir yang berada di jalur laut untuk kapal-kapal. Hati-hati, tolong dilihat,” kata Jokowi usai meresmikan produksi smelter milik PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Senin (23/9).
Jokowi menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum melakukan ekspor. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah yang tengah menggenjot hilirisasi sumber daya alam, termasuk mineral mentah. “Kalau memang bukan (sedimen) itu, itu yang enggak benar. Karena kita butuh, semuanya akan kita hilirisasikan. Pasir silika dan lain-lainnya. Termasuk yang ini tadi, disinggung mengenai semikonduktor oleh Pak Erick Thohir (Menteri BUMN),” jelas Jokowi.
4. Mendag Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan, kementeriannya hanya menjalankan PP terkait ekspor pasir laut yang dibuka lagi setelah 20 tahun. “Kok tanya saya? Itu kan kebijakan pemerintah,” kata Zulhas di Pergudangan Jatake, Kota Tangerang, Banten, Senin (23/9). Zulhas mengatakan, bukan dirinya yang mengizinkan ekspor pasir laut dibuka kembali. “Lho kok saya mengizinkan? Itu kan PP (peraturan pemerintah), kamu tanya dong. Karena ada peraturan pemerintah, sudah lama,” tutur Zulhas.
Ia menyebutkan, merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait ekspor pasir laut merupakan sebuah konsekuensi. Siapa Penguasa Liga-liga Eropa pada Awal Musim Ini? Artikel Kompas.id “Konsekuensi. Saya ini kan pemerintah, jadi kalau sudah ada peraturan pemerintah, masak saya enggak ikut? Saya ini menteri, gimana,” kata Zulhas. “Bukan setuju atau enggak setuju. Kalau dari pemerintah ya harus dilaksanakan,” ujar Zulhas yang Ketum PAN ini.
Staf Khusus Mendag Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan mengatakan, pembukaan ekspor pasir laut diputuskan di sidang kabinet. Dikatakan, proses pengkajian dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM dan Kementerian LHK. “Ini kan kalau soal ekspor pasir laut ini kan merupakan kebijakan pemerintah, diputuskan di rapat kabinet,” kata Bara di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (23/9). Bara mengatakan, Kemendag hanya di proses tahap final, yakni perizinan ekspor. “Kami menerbitkan Permendag untuk melakukan ekspor, harus memiliki ini, itu, ketentuan ini, itu,” kata Bara. “Ya kami harus memberikan izin, tidak ada alasan bagi kami untuk menolak. Tapi semuanya itu semua di kementerian teknis, kami hanya di final stage-nya,” tuturnya.
5. Presiden Jokowi perintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mempercepat proses penambahan saham pemerintah atas PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10 persen. Dengan penambahan saham itu, berarti pemerintah akan memiliki 61 persen saham, dari semula hanya 51 persen. “Nanti tanyakan prosesnya ke Menteri ESDM. Tapi saya minta memang secepatnya harus di-clear-kan. Karena smelternya sudah jadi, dan ini adalah milik Indonesia,” kata Jokowi usai meresmikan produksi smelter milik PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Senin (23/9).
Kepala Negara menuturkan, penambahan saham itu masih dalam proses negosiasi. Ia tidak memungkiri, proses negosiasi perlu waktu sama seperti ketika pemerintah ingin menambah porsi kepemilikan saham di PTFI dari 9 persen menjadi 51 persen. Bahkan kata Jokowi, negosiasi itu berjalan alot. “Itu negosiasinya juga tidak sebulan, dua bulan, tiga bulan. Tahunan, alot. Bukan hal yang gampang,” ucap Jokowi.
Jokowi mengungkapkan, mengajak perusahaan tambang membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di Indonesia merupakan salah satu pekerjaan yang paling berat selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden RI. “Saya ingat pekerjaan yang berat dan melelahkan selama saya menjabat sebagai presiden selama 10 tahun ini, adalah mengajak perusahaan pertambangan untuk membangun smelter. Pekerjaan sangat berat,” kata Jokowi. Kepala Negara lantas mengingat-ingat upayanya membujuk Freeport untuk membangun smelter. Dia bilang, negoisasi yang dilakukan pada tahun 2017 dengan CEO Freeport-McMoran Richard C Adkerson kala itu sempat berjalan alot.
Presiden Jokowi memprediksi penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia (PTFI) mencapai Rp 80 triliun dengan adanya smelter baru di Gresik, Jawa Timur yang diresmikan, kemarin. “Hitung-hitungan saya, penerimaan negara masuk kira-kira Rp 80 triliun dari PT Freeport Indonesia, baik berupa deviden royalti, PPh badan, PPh karyawan, pajak untuk daerah, bea keluar, pajak ekspor, semuanya kira-kira angkanya seperti itu,” kata Jokowi. Kepala Negara mengungkapkan, penerimaan negara tersebut sangat besar dari investasi pembangunan smelter yang dikeluarkan mencapai Rp 56 triliun. Belum lagi, penerimaan negara dari smelter-smelter lain yang sudah diresmikannya.
6. Presiden Jokowi yakin pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan meneruskan kebijakan hilirisasi mineral mentah yang telah dilakukannya selama beberapa tahun terakhir. Kemarin Jokowi meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa, NTB dan produksi smelter milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur. Selasa (24/9) hari ini, Jokowi meresmikan smelter bauksit di Mempawah, Kalbar. “Besok juga akan kita meresmikan smelter untuk bauksit yang menghasilkan aluminium di Mempawah Kalimantan Barat. Yang lain-lain nanti, pemerintah baru pasti akan….Timah, batu bara, semuanya ada smelter-nya,” kata Jokowi.
7. KPUD se-Indonesia lakukan pengundian nomor urut pasangan Cagub dan Cawagub secara serentak, Senin (23/9) malam. Di DKI Jakarta, pasangan Ridwan Kamis-Suswono mendapatkan nomor urut 1, pasangan Dharma Pongrkeun-Kun Wardana nomor urut 2, dan pasangan Pramono Anung-Rano Karno nomor 3. Untuk Provinsi Banten, paslon Airin-Ade nomor urut 1 dan paslon Andra-Dimyati nomor urut 2. Sumut, paslon Bobby-Surya nomor urut 1 dan paslon Edy Rahmayadi-Hasan Basri nomor urut 2.
Di Jabar, Acep Adang – Gitalis Dwi Natarina nomor urut 1, Jeje Wiradinata – Ronal Surapradja nomor urut 2, Ahmad Syaikhu – Ilham Habibie nomor urut 3, dan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan nomor urut 4. Untuk Jateng, pasangan Andika-Hendi Nomor Urut 1 dan Luthfi-Yasin Nomor 2. Jatim, paslon Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim mendapatkan nomor urut 1. Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak mendapat nomor urut 2 dan Tri Rismaharini-Gus Hans mendapat nomor urut 3.
8. Secara umum, proses pengambilan nomor urut pasangan cagub-cawagub se-Indonesia yang berlangsung Senin (23/9) malam berjalan landai, cuma di Sumut yang agak panas. Bobby Nasution yang mendapat nomor urut 1 menyentil Edy Rakmayadi soal duit jalan Rp2,7 Triliun. Bobby menyinggung kondisi infrastruktur, terutama jalan yang rusak di berbagai wilayah Sumut. Menurutnya, masalah ini menjadi cerita klasik yang tak kunjung selesai dari masa ke masa.
“Kita tahu semua, Sumatera Utara ini provinsi yang luar biasa, provinsi terbesar di Pulau Sumatera dan kita sering dengar cerita, cerita klasik sekali, cerita klasik yang kalau kita jalan-jalan dari Aceh, jalan-jalan dari Sumatera Barat kalau kita naik mobil, kalau disupiri enggak usah, Begitu tahu tujuan ke Sumut tahu kita kapan sampainya,” kata Bobby dalam rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut Pilgub 2024 yang dilakukan KPU Sumut, Senin (23/9) malam.
9. Cagub Sumut Edy Rahmayadi membalas sentilan Bobby Nasution soal kondisi jalan di Sumut banyak yang rusak meskipun anggaran besar digelontorkan. Edy mengatakan jalan rusak yang disinggung Bobby bukan jalan provinsi, melainkan jalan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. “Masalah infrastruktur. Infrastruktur yang disebut oleh Bobby itu di perbatasan-perbatasan, itu jalan nasional. Itu jalan jalannya Jokowi yang belum terselesaikan, Mulyono,” kata Edy di Hotel Mercure Medan, Selasa (24/9).
Edy yang mendapatkan nomor urut 2 berseloroh, nomor urut 2 pertanda dua periode kepemimpinannya di Sumut. “Nomor dua itu tandanya dua periode. Program yang dilakukan kenapa saya katakan tadi nomor dua itu dua periode karena program kami yang satu periode belum terselesaikan,” ujarnya. Edy bertekad menuntaskan pekerjaannya pada periode sebelumnya saat bersama Musa Rajek Shah (Ijeck). Masalah yang akan diselesaikan di antaranya pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga pariwisata.
10. Konvoi Diplomat Indonesia Diserang Bom di Pakistan, Kemlu : Satu Polisi Meninggal, Konvoi rombongan diplomat Indonesia di Pakistan mendapat serangan bom saat hendak menghadiri Tourism Summit di Swat Industrial, Chamber of Commerce, Minggu (22/9) lalu. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Roy Soemirat mengatakan, serangan itu terjadi di jalan menuju Malam Jabba, sekitar 300 kilometer dari Islamabad. “(Serangan) diduga berupa bom dan menyebabkan satu polisi meninggal dan tiga polisi lainnya terluka,” ujar Roy dalam pesan singkat, Senin (23/9).
Roy mengatakan, saat terjadi serangan, terdapat Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Islamabad dan beberapa rombongan diplomatik lainnya. “KUAI KBRI Islamabad dan seluruh rombongan korps diplomatik dalam keadaan aman dan telah kembali ke Islamabad dengan selamat,”kata Roy. Meski serangan telah usai, Roy mengatakan belum ada pihak yang menyatakan bertanggungjawab atas peristiwa tersebut.
Dia menjelaskan, saat ini WNI di Pakistan berjumlah 1.200 orang dan mayoritas adalah pelajar dan di antara mereka ada yang menikah dengan warga Pakistan. Indonesia terus berkoordinasi dengan aparat pemerintah Pakistan untuk memastikan keamanan dan keselamatan WNI di wilayah tersebut. “Menurut informasi dari KBRI Islamabad, saat ini banyak gambar-gambar tidak akurat terkait insiden ini yang tersebar di berbagai media internasional. Untuk itu, masyarakat dihimbau juga untuk terus memantau pemberitaan secara terukur dan bertanggung jawab,” tandas Roy.
Seorang diplomat Indonesia dan beberapa diplomat dari negara lainnya dikabarkan terkena dampak ledakan bom yang menyasar konvoi para diplomat asing tersebut di Pakistan barat laut pada Minggu (22/9). Untung mereka selamat, tetapi satu polisi dilaporkan tewas dan tiga lainnya terluka saat bom itu meledak. Bahan peledak yang diledakkan dari jarak jauh tersebut menyasar ke kendaraan keamanan yang mengawal iring-iringan diplomat asing yang melintas di Lembah Swat.
Menurut siaran stasiun televisi lokal, Geo News, para diplomat yang berasal dari Indonesia, Rusia, Bosnia-Herzegovina, Vietnam, Ethiopia, Rwanda, Zimbabwe, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Portugal itu selamat dari ledakan bom di Pakistan. “Semua diplomat dalam keadaan aman dan telah kembali ke Islamabad,” kata Kepala Polisi Distrik Zahidullah Khan sebagaimana dilansir Antara.
11. Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengungkapkan pemerintah kini tengah membangun tiga Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang, Batam, dan Ibu Kota Nusantara (IKN). “Pemerintah akan membangun tiga PDN. Pertama adalah di Cikarang, kemudian di Batam dan ketiga di IKN,” kata Hadi dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/9). Hadi mengatakan pembangunan tiga PDN ini berasal dari pinjaman lunak atau soft loan.
Ia menjelaskan pembangunan PDN di Cikarang memiliki progres pembangunan sudah 83 persen. Pembangunan PDN Cikarang telah memanfaatkan soft loan dari pemerintah Perancis. “PDN Cikarang beroperasi 2026. Dan untuk mengelola PDN ini akan dibentuk sebuah BLU di bawah Kemenkominfo,” lanjutnya. Sementara pembangunan PDN di Batam lahan untuk bangunannya sudah dibebaskan pihak Otorita Batam. Pembangunan PDN di Batam akan memanfaatkan soft loan dari pemerintah Korea Selatan. Kemudian pembangunan PDN di IKN lokasi tanahnya sudah disiapkan Otorita IKN
Hadi Tjahjanto menyebut sebagian data NIK dan NPWP yang diduga bocor tak cocok dengan data asli. Ia menjelaskan hal ini berdasarkan analisis sementara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) soal dugaan bocornya NIK dan NPWP warga yang ramai belakangan ini. “Nomor HP, NIK, dan NPWP. Analisa sementara BSSN sebagian data yang dinyatakan ketidakcocokan dengan data asli,” kata Hadi dalam Raker dengan Komisi I DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/9).
Hadi memastikan kebocoran data NPWP warga bukan berasal dari Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang beberapa waktu lalu mengalami serangan siber.
Ia mengatakan pihaknya sudah menggandeng BSSN untuk melakukan validasi data-data yang dibocorkan. “Ini diduga data-data tersebut diperoleh dari beberapa kota/kabupaten, sehingga ada sebagian tak sesuai dengan pemiliknya. Baik NIK dan NPWP,” kata dia. Hadi mengatakan internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menindaklanjuti terkait dugaan kebocoran data ini. Kemenkeu sudah melibatkan BSSN dalam menyelidiki hal tersebut. “Minggu ini kita gelar rapat tingkat menteri yang dihadiri Dirjen Pajak dan BSSN untuk cari solusi dan motivasinya terkait kebocoran ini,” ucapnya.
12. Menparekraf yang pernah menjadi cawapres Prabowo, Sandiaga Uno mengatakan akan membantu Presiden terpilih Prabowo Subianto meskipun nantinya tidak lagi menjadi bagian dari kabinet. “Harus membantu Pak Prabowo. Di luar atau di dalam pemerintahan, saya berkomitmen untuk membantu Pak Prabowo,” kata Sandiaga Uno, kemarin. Menurut Sandiaga, dia sudah menyiapkan berbagai hal untuk penggantinya yang akan memimpin Kemenparekraf nantinya. “Saya sudah selesai dari segi langkah teknokrasi dan apa yang disiapkan untuk transisi juga sudah lengkap, termasuk juga kajian-kajian akademisnya,” ujar Sandiaga
Ia mengatakan, Indeks Kinerja Pariwisata Indonesia menduduki peringkat ke-22 sebagaimana laporan Travel & Tourism Development Index (TTDI) 2024 yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF) pada 21 Mei 2024. Sandiaga mengaku, belum mengetahui siapa kandidat Menparekraf penggantinya di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “Belum ada informasi tapi inikan kita jangan berandai-andai dan berikan ruang seluas-luasnya untuk Presiden terpilih memutuskan,” katanya.(Red)
