Jakarta,Markaberita.Id
Sudah lebih dari setahun sengketa kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi DKI Jakarta berlangsung tanpa ada ujung kejelasan untuk menegakkan konstitusi PPP. Akhirnya gugatan sengketa kepengurusan DPW PPP menjalani sidang pendahuluan yang rencananya akan digelar pada hari Kamis (10/11) oleh Mahkamah Partai PPP.
Kuasa Hukum Pemohon dari DPW PPP Prov DKI Jakarta Angga Brata Rosihan,S.H. mengatakan, gugatan ini merupakan hak konstituen yang dimana merupakan Haknya Pemohon sebagai Formatur untuk diperjuangkan melalui mekanisme yang sah menurut AD/ART PPP.
Pemohon sendiri adalah peserta yang sah dalam musyawarah wilayah PPP Prov DKI Jakarta yang sudah dilakukan setahun yang lalu, bahkan dalam pelaksanaan musyawarah wilayah telah dijalani sesuai proses dan persyaratan AD/ART Partai yaitu Forum Musyawarah Partai ditingkat Wilayah Provinsi, tambahnya.
Saat disinggung mengenai dengan mekanisme Gugatan Pemohon di Mahkamah Partai Angga menjawab, apa yang kami lakukan bahkan Pemohon sendiri sudah sesuai dengan AD/ART Partai dan sangat diharapakan Majelis Mahkamah Partai yang akan menggelar sidang pendahuluan gugatan aquo ini dapat memeriksa secara detail seluruh isi permohonan kami.(Red)
